PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini tengah fokus membangun birokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, ini sesuai dengan misi pembangunan Kaltara dengan tiga pilar utamanya yakni mandiri, aman dan damai serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. “Provinsi Kaltara saat ini terus bergerak cepat mengejar pembangunan, agar semakin mandiri dan terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa di wilayah perbatasan,” ujar Irianto saat berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Senin (28/5).
Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Fokusnya, meningkatkan daya saing ekonomi rakyat berbasis agroindustri, pariwisata dan pertambangan yang berkelanjutan. “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, serta berdaya saing tinggi serta membangun infrastruktur fisik dan ekonomi yang berkualitas; serta meningkatkan interkoneksivitas antar daerah dan dengan negara tetangga,” papar Irianto.
Tak hanya mengurangi kemiskinan, keamanan juga tidak lepas dari fokus di Kaltara. Apalagi Kaltara, adalah salah satu daerah yang letak geografisnya berada di beranda terdepan negara. Karena itu, penting menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Oleh sebab itu, membangun daerah perbatasan yang aman, memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal, serta menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat adalah komitmen kita bersama, baik jajaran pemerintahan maupun masyarakat,” bebernya.
Berkaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Gubernur menginstruksikan agar jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara dapat menjadi pelayan masyarakat yang berkualitas, serta meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan yang bebas suap dan gratifikasi. “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa kita harus memberikan pelayanan perizinan yang cepat. Pemprov Kaltara sangat mendukung arahan Presiden tersebut. Dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan tentunya tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” papar Irianto.
Percepatan perizinan ini, sejalan dengan upaya Pemprov untuk mempercepat realisasi investasi di Kaltara. Seperti diketahui, ada beberapa program utama yang menjadi prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah di Kaltara. Yaitu pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.(humas)
