Gubernur Minta Akhir Mei Proses Lelang Tuntas
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kembali mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang realisasi kegiatannya belum maksimal, atau bahkan belum jalan untuk segera bergerak. Paling lambat, Mei ini seluruh proses lelang kegiatan tuntas. “Ini sudah masuk bulan lima (Mei), padahal dari awal saya sudah mengingatkan Maret atau April harus sudah mulai jalan. Kalau sampai sekarang masih ada yang belum dilelang, berarti lambat,” tegas Gubernur saat memimpin Rapat Staf dengan seluruh pimpinan OPD, beberapa hari lalu.
Gubernur mengungkapkan, sesuai laporan yang diterimanya dari OPD terkait yang menangani, hingga awal Mei, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, baik fisik maupun keuangannya secara keseluruhan masih minim. Berdasar data Unit Layananan Pengadaan (ULP), melalui sistem e-Pengendalian, diketahui jumlah realisasi kegiatan Pemprov Kaltara, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung murni dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp 3,15 triliun lebih. Sampai dengan bulan April jumlah realisasi fisik Pemprov Kaltara baru mencapai 12,22 persen.
Sementara itu, berdasarkan laporan dari Biro Pembangunan, untuk kegiatan lelang berdasarkan SKPD tahun anggaran 2018, sampai dengan April, masih ada sebanyak 163 paket yang belum lelang. Kemudian 123 dalam proses lelang, dan sebanyak 118 telah selesai proses lelangnya. Untuk total paket lelang sendiri, pada tahun ini ada 405 paket dan sebanyak 1 paket batal lelang. “Saya ingatkan, bagi OPD yang belum menyampaikan data kegiatannya, segera disampaikan. Begitu pun dengan ULP, saya minta percepat proses. Percepatan realisasi kegiatan ini penting, bahkan Presiden pun selalu mengingatkan,” ujar Irianto.
Permasalahan banyaknya kegiatan yang belum dilelang, lanjut Gubernur, sesuai laporan dari ULP, lantaran data kegiatannya belum lengkap. Seperti belum adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis, termasuk belum masuknya jadwal lelang tersebut.
Gubernur menegaskan, terkecuali dibatalkan atau ditunda karena efek dari rasionalisasi anggaran, paket kegiatan yang telah direncanakan diharapkan segera proses lelang. “Kita ada rasionalisasi anggaran, untuk menutup agar APBD kita jangan sampai defisit. Makanya ada beberapa yang ditunda, atau dikurangi nominal anggarannya. Tapi itu harus atas persetujuan Gubernur, tidak sembarangan coret,” jelasnya.
Di antara kegiatan yang belum dilelang, sebut Irianto, adalah rencana pembangunan rumah sakit tipe B Tanjung Selor, yang dananya pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)–perusahaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan RI. Meski sudah ada persetujuan antara legislative dan pemerintah, rencana pembangunan rumah sakit di Kilometer 4 Tanjung Selor itu, sampai saat ini belum dilakukan proses lelang, karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu. “Lambatnya realisasi kegiatan ini menjadi cerminan bagi OPD arau Biro-nya. Terutama bagi pimpinannya, yang harusnya bekerja cepat. Ini menjadi peringatan, sekaligus evaluasi kita terhadap kinerjanya,” kata Gubernur.
Selain itu, dalam rapat tersebut Gubernur menyampaikan beberapa arahannya. Di antaranya mengenai rencana akan kembali dilakukannya mutasi pejabat di lingkup Pemprov Kaltara. Gubernur meminta kepada pimpinan OPD yang ada kelowongan jabatan di instansinya, untuk segera membuat laporan tertulis. Sekaligus memberikan masukan atau usulan personel yang dinilai layak untuk menduduki jabatan tersebut. “Usulan dari kepala OPD bukan penentu, hanya saja bisa menjadi bahan masukan bagi tim Baperjakat, utamanya Gubernur untuk menempatkan siapa yang layak menduduki jabatan tersebut,” kata Irianto.
Dalam mutasi nanti juga akan ada pergeseran-pergeseran posisi jabatan. “Termasuk pengisian terhadap jabatan tinggi pratama yang kosong, dan juga jabatan Sekretaris Provinsi,” tutupnya.(humas)
