Isu Kesehatan Tempati Urutan Pertama
TANJUNG SELOR – Dari 13 kelompok pemberi aspirasi yang dihimpun melalui layanan online Aspirasi Kaltara, ada 10 isu pembangunan daerah yang menjadi sorotan untuk dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dimana berdasarkan urutan prioritas 5 besarnya, isu kesehatan menempati urutan pertama, disusul sosial, infrastruktur, pendidikan dan lingkungan hidup.
Dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara Risdianto, kesehatan mendapatkan porsi 20 persen, sosial 18 persen, infrastruktur 16 persen, pendidikan 14 persen dan lingkungan hidup 14 persen.
“Selain kelompok pemberi aspirasi, kami juga menghimpun pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Kaltara yang diakomodir melalui aplikasi e-Pokir pada e-Planning. Adapun jumlah Pokir yang terhimpun sebanyak 592 yang nantinya ditindaklanjuti oleh 19 perangkat daerah. Tepatnya, ada 192 Pokir yang terverifikasi oleh perangkat daerah,” urai Risdianto.
Untuk sebaran Pokir DPRD itu, 5 besarnya adalah untuk organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara 345 Pokir, Biro Kesejahteraan Rakyat 76 Pokir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 49 Pokir, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 29 Pokir, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 18 Pokir.
Lebih jauh, Risdianto juga memaparkan usulan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara untuk tahun depan. Adapun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memiliki total pagu usulan sebesar Rp 547,7 miliar untuk 31 program, 47 kegiatan dengan 139 rincian kegiatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan total usulan pagunya Rp 189,5 miliar untuk 57 program dan 83 kegiatan dengan 228 rincian kegiatan. Pemkab Malinau, pagu usulannya Rp 399,5 juta untuk 26 program dan 46 kegiatan dengan 67 rincian kegiatan; Pemkab Nunukan pagu usulannya Rp 368,8 juta untuk 69 program dan 96 kegiatan dengan 186 rincian kegiatan; dan Pemkab Tana Tidung pagu usulannya Rp 641,2 juta untuk 30 program dan 48 kegiatan dengan 119 program kegiatan. “Kalau ditotal, usulan kabupaten/kota se-Kaltara itu, pagu usulannya Rp 2,14 triliun dengan 213 program dan 320 kegiatan dengan 739 rincian kegiatan,” ucap Risdianto.
Pada 2021, ada 5 proyek prioritas nasional sekaligus merupakan kesepakatan Rakortekbangpus di Surabaya untuk pembangunan 2021. Yakni, pembangunan dan peningkatan jalan perbatasan, pengembangan dan pembangunan KBM Tanjung Selor, pengembangan Bandara Juwata Tarakan, pembangunan Pelabuhan Bunyu, dam pengembangan Bandara Tanjung Harapan.
“Dari semua itu, maka rekapitulasi RKPD Provinsi Kaltara pada 2021, pagu indikatif belanjanya Rp 1,726 triliun. Ini terdiri dari pagu indikatif rutin Rp 0,690 triliun dan pagu indikatif non rutin Rp 1,035 triliun yang digunakan untuk 376 program dan 1.173 kegiatan,” jelas Risdianto. Diutarakan juga bahwa pagu indikatif belanja ini tertuang sebagai proyeksi RAPBD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2021. Dimana, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 1,588 triliun sehingga terjadi defisit sebesar Rp 138 miliar.(humas)
