November 17, 2026
Kaltara Politik

Kadis Sosial Kaltara Bantah Jadi Penasihat GEKIRA, Mengaku Tak Tahu Organisasi Sayap Gerindra

  • November 14, 2026
  • 3 min read
Kadis Sosial Kaltara Bantah Jadi Penasihat GEKIRA, Mengaku Tak Tahu Organisasi Sayap Gerindra

KALTARA – Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Pollymaart Sijabat, membantah telah menjadi penasihat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Kaltara, organisasi sayap Partai Gerindra.

Bantahan itu disampaikan setelah namanya tercantum sebagai penasihat GEKIRA dalam papan bunga ucapan duka yang beredar di media sosial dan memunculkan pertanyaan mengenai netralitasnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Saat dikonfirmasi pada Selasa (3/11/2026) malam, Pollymaart mengakui pernah diminta menjadi penasihat oleh sejumlah pihak yang tengah mempersiapkan pembentukan GEKIRA Kaltara.

Namun, ia mengaku saat itu belum mengetahui hubungan organisasi tersebut dengan Partai Gerindra.

“Mereka bilang, Bapak kan tokoh Kristen di sini, bisa Bapak jadi penasihat. Aku bilang, itu ormas, kah? Kalau ormas mungkin penasihat masih bisa,” ungkap Pollymaart.

Ia menjelaskan, permintaan tersebut muncul sebelum kepengurusan GEKIRA Kaltara terbentuk secara resmi. Pollymaart mengira organisasi itu hanya merupakan wadah kemasyarakatan yang bergerak di lingkungan umat Kristiani.

“Aku kan tahunya cuma Kristen Indonesia. Aku juga tokoh Nasrani di sini. Kalau ormas, tahu saya masih bisa, tapi nanti lah,” jelasnya.

Pollymaart kemudian menceritakan awal mula namanya tercantum dalam papan bunga tersebut.

Menurutnya, saat itu salah seorang calon pengurus GEKIRA Kaltara sedang berduka karena anggota keluarganya meninggal dunia. Ia kemudian dihubungi terkait rencana pengiriman papan bunga sebagai bentuk ucapan belasungkawa.

Pollymaart mengaku tidak mempermasalahkan pengiriman ucapan duka tersebut. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui secara pasti pencantuman namanya sebagai penasihat dalam papan bunga itu.

Ia menegaskan tidak pernah mengikuti pelantikan kepengurusan GEKIRA Kaltara maupun mengetahui adanya surat keputusan (SK) yang menetapkan dirinya sebagai penasihat.

“Saya enggak ada di pelantikan itu. SK saya pun tidak tahu,” katanya.

Pollymaart juga menyatakan tidak pernah menghadiri pertemuan dengan jajaran pengurus GEKIRA setelah mengetahui organisasi tersebut memiliki hubungan dengan partai politik.

“Pada saat pelantikan itu, aku enggak datang. Tidak ada aku ketemu-ketemu mereka. Karena saya tahu kalau itu politik, enggak mau saya. Ngapain?” ujarnya.

Sebagai pejabat aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, Pollymaart mengaku memahami adanya ketentuan yang melarang ASN terlibat dalam kepengurusan partai politik.

“Karena kan saya tahu juga, kalau sudah partai, ya enggak bisa kita. Kita paham sekali,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa persoalan papan bunga tersebut sebenarnya telah berlangsung sekitar satu hingga dua bulan sebelum pelantikan pengurus GEKIRA Kaltara.

Menurut Pollymaart, pencantuman namanya kemungkinan berkaitan dengan keinginan sejumlah pihak yang sebelumnya memintanya menjadi penasihat.

“Mereka sebenarnya mau, pada saat itu kan belum terbentuk GEKIRA-nya. Mereka inginnya saya di situ,” jelasnya.

Pollymaart mengaku telah berkomunikasi dengan pihak terkait setelah persoalan tersebut menjadi perhatian publik. Namun, ia kembali menegaskan tidak pernah melanjutkan pembicaraan mengenai rencana keterlibatannya dalam kepengurusan organisasi tersebut.

“Ya memang saya kan enggak masuk di situ. Buktinya saya enggak dilantik. Enggak ada saya di situ,” katanya.

Sebagai informasi, GEKIRA secara resmi menyatakan diri sebagai organisasi sayap Partai Gerindra yang mewadahi partisipasi masyarakat Kristiani dalam kegiatan politik dan kemasyarakatan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas dan bebas dari pengaruh maupun intervensi partai politik.

Pasal 52 ayat (3) huruf j dalam undang-undang tersebut juga mengatur pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.