Kalimantan Raya, Nasional – Industri perfilman nasional dinilai masih belum ramah terhadap karya-karya sineas daerah, khususnya dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Mandeknya distribusi ini memicu reaksi keras dari Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra dapil Kalimantan Utara, Rahmawati Zainal Paliwang, yang secara blak-blakan mengusulkan pendanaan 1.000 layar bioskop desa melalui APBN 2027.
Interupsi bernada membela sineas lokal itu disampaikan Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah berani ini diambil Rahmawati setelah menerima banyak keluhan dari pelaku industri kreatif skala kecil dan menengah yang merasa ruang gerak mereka dijepit oleh dominasi jaringan bioskop serta rumah produksi (production house/PH) raksasa.
“Saya cukup miris mendengar para PH kecil curhat, terutama dari daerah 3T. Mereka mengatakan adanya monopoli PH besar sehingga kreativitas lokal agak tersendat,” ungkap Rahmawati di hadapan pimpinan rapat.
Sebagai penonton aktif yang rutin menyambangi bioskop setiap pekan, Rahmawati kemudian membawa realitas lapangan yang terjadi di konstituennya di Tarakan, Kaltara. Ia mencontohkan fenomena meledaknya penayangan film lokal “Uang Panai” di Tarakan beberapa waktu lalu.
Meskipun animo masyarakat—terutama komunitas Bugis dan Sulawesi di Bumi Paguntaka—sangat tinggi hingga menonton berulang kali, jatah studio yang diberikan pihak bioskop terbilang sangat minim. Akibat keterbatasan layar tersebut, masa tayang film daerah sering kali dipangkas sepihak dan berakhir lebih cepat sebelum kerinduan penonton terpuaskan.
“Kemarin ada penayangan film di Tarakan, Kalimantan Utara, film ‘Uang Panai’. Bayangkan di sana kebanyakan masyarakatnya orang Sulawesi, orang Bugis, dan mereka menonton sampai berkali-kali hanya karena studio diberikan hanya beberapa tempat sehingga terbatas. Hak tayangnya berhenti, padahal masyarakat masih ingin menonton,” ujarnya.
Guna mendobrak tembok monopoli tersebut, legislator perempuan asal Kaltara ini mendesak kementerian terkait untuk segera menerbitkan regulasi distribusi film nasional yang jauh lebih adil. Ia mengusulkan agar pemerintah mengunci standar minimal 100 layar dalam waktu tiga bulan bagi film nasional melalui Peraturan Menteri.
Selain memperketat aturan main di pasar, Rahmawati juga menuntut adanya intervensi dari Kementerian Keuangan berupa insentif fiskal bagi PH kecil di daerah agar tidak layu sebelum berkembang. Pembangunan 1.000 bioskop desa di masa mendatang diharapkan menjadi solusi struktural agar ekosistem perfilman tidak lagi berpusat di kota-kota besar, melainkan menyentuh hingga ke pelosok desa.
