TARAKAN – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013–2015, Dr. drg. Muh. Arief Rosyid, M.KM., mendorong aktivis mahasiswa untuk tidak menjauh dari ruang kekuasaan. Namun, ia mengingatkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pemerintahan harus ditopang kemampuan dan kapasitas, bukan sekedar faktor usia.
Hal itu disampaikan Arief dalam Dialog Kepemudaan yang digelar HMI Cabang Tarakan untuk memperingati Hari Pahlawan, di Caffe Relate, Kota Tarakan, Rabu (11/11/2026) malam.
Mengangkat tema Dari Idealisme Menuju Kekuasaan, kegiatan tersebut juga menghadirkan Ketua DPD KNPI Kota Tarakan periode 2025–2028, Alif Putra Pratama, S.H., M.H., serta akademisi Universitas Borneo Tarakan, Ardiansyah, S.H., M.H.
Di hadapan peserta dialog, Arief menegaskan bahwa idealisme yang dibangun selama menjadi aktivis tidak perlu ditinggalkan ketika seseorang memilih terjun ke dunia politik maupun pemerintahan.
“Menurut saya, idealisme menuju kekuasaan itu tidak perlu kita pisahkan. Baik kita di luar maupun di dalam, semua perlu membawa modal ini sebagai orang muda,” ujar Arief.
Ia menceritakan pengalamannya ketika memimpin PB HMI pada 2013–2015. Pada masa itu, dirinya aktif menyuarakan dua gagasan utama, yakni pemanfaatan bonus demografi dan peningkatan peran generasi muda dalam kepemimpinan nasional.
Arief berpandangan, banyaknya penduduk usia muda tidak akan memberikan dampak optimal apabila mereka tidak memperoleh kesempatan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Namun, setelah melihat perkembangan kepemimpinan muda dalam beberapa tahun terakhir, ia mengaku perlu mengevaluasi kembali gagasan tersebut.
“Jadi, teman-teman sekalian, kita sebagai orang muda itu ternyata enggak cukup modalnya dengan sekadar usia, tapi harus juga ada kapasitas,” katanya.
Menurut Arief, keberpihakan terhadap pemimpin muda harus disertai penerapan sistem merit, yakni penilaian berdasarkan kemampuan dan kelayakan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab.
“Karena ujung dari kekuasaan itu kemaslahatan. Ujung dari kita memperoleh kekuasaan itu ternyata diukur dari sejauh mana kebermanfaatan yang bisa kita bawa,” tegasnya.
Arief mengatakan evaluasi tersebut penting agar dorongan memberikan ruang lebih besar bagi generasi muda tidak berhenti pada pergantian usia pemimpin, tetapi benar-benar menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Arief menilai aktivis dan alumni organisasi mahasiswa tetap perlu mengambil peran di pusat-pusat kekuasaan. Baginya, keterlibatan itu menjadi salah satu cara untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kita perlu masuk, utamanya teman-teman alumni, ke pusat-pusat kekuasaan dan memastikan kekuasaan itu untuk kemaslahatan,” ujarnya.
Meski demikian, Arief mengingatkan adanya perbedaan tanggung jawab antara alumni yang telah memasuki dunia politik dan kader yang masih aktif dalam organisasi.
Ia menekankan pentingnya menjaga independensi organisatoris HMI, termasuk tidak menggunakan identitas organisasi untuk mendukung pasangan calon dalam kontestasi politik.
Menurutnya, keberadaan kader maupun alumni di dalam pemerintahan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab mereka terhadap nilai demokrasi.
“Teman-teman sebagai aktivis itu perlu terus menjaga demokrasi beserta nilai-nilainya, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan seterusnya,” kata Arief.
Ia juga menilai kaderisasi dan pendidikan organisasi harus terus berjalan agar generasi aktivis berikutnya memiliki kemampuan yang memadai ketika mendapat kesempatan terlibat dalam kepemimpinan.
Alif: Aktivis Harus Mampu Bergerak di Ruang Digital
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Tarakan, Alif Putra Pratama, menilai arah perjuangan seorang aktivis sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan karakter selama menjalani kehidupan kampus.
Alif membagi perjalanan mahasiswa ke dalam tiga fase. Fase pertama merupakan masa pencarian jati diri dan adaptasi, fase kedua menjadi proses pembentukan kedewasaan melalui dinamika organisasi, sedangkan fase ketiga merupakan masa menentukan pilihan setelah menyelesaikan pendidikan.
Menurutnya, mahasiswa yang aktif berorganisasi akan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari dinamika politik kampus hingga tanggung jawab kepemimpinan. Pengalaman tersebut turut membentuk cara mereka menghadapi persoalan di masyarakat.
“Di fase-fase inilah semua permasalahan yang biasanya kompleks terjadi, dan membentuk. Di fase ini pula seleksi alam itu terjadi,” ungkap Alif.
Ia menjelaskan, pembagian tersebut merupakan gambaran berdasarkan pengamatannya terhadap dinamika mahasiswa di Kota Tarakan dan tidak dapat diberlakukan secara mutlak kepada semua mahasiswa.
Selain menyoroti proses kaderisasi, Alif juga menyinggung perubahan pola gerakan mahasiswa yang semakin berkembang ke ruang digital.
Menurutnya, sebelum 2020, gerakan mahasiswa lebih banyak dilakukan melalui aksi langsung di lapangan, termasuk berhadapan dengan pemerintah dan membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Yang awalnya kita pada saat sebelum tahun 2020 itu pergerakannya memang intens turun ke lapangan, langsung berkomunikasi dengan masyarakat, langsung berhadap-hadapan dengan pemerintahan, bergeser kemudian paradigmanya setelah tahun 2020,” jelasnya.
Perubahan tersebut, kata Alif, menuntut aktivis mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengorganisasi gerakan melalui media sosial dan berbagai platform digital.
Namun, ia menilai kemampuan gerakan mahasiswa dalam memanfaatkan ruang digital, khususnya di Tarakan dan Kalimantan Utara, masih perlu ditingkatkan.
“Karena di ruang-ruang digital ini saya rasa, khususnya di Tarakan maupun di Kalimantan Utara, pergerakan melalui ruang-ruang digital itu belum maksimal,” katanya.
Alif menyoroti persoalan ketepatan data dalam penyampaian kritik di media sosial. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi melalui internet dan teknologi kecerdasan buatan dapat menjadi persoalan apabila tidak diikuti proses pemeriksaan sumber.
“Banyak miskomunikasi data yang terjadi ketika teman-teman misalnya membuat sebuah tulisan atau kemudian membuat sebuah narasi pergerakan digital, itu banyak yang misdata,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa gerakan digital memiliki jangkauan luas karena dapat diakses berbagai kelompok masyarakat. Karena itu, kemampuan menyusun narasi dan memeriksa kebenaran informasi perlu menjadi perhatian aktivis mahasiswa.
Terkait pertanyaan apakah seorang aktivis harus masuk ke pemerintahan, Alif tidak memberikan jawaban yang berlaku untuk semua orang.
Menurutnya, keputusan tersebut bergantung pada proses perjalanan, kemampuan, serta bidang keilmuan masing-masing aktivis.
“Apakah aktivis perlu masuk ke pemerintahan atau tidak? Ya, saya rasa itu juga adalah sudut pandang yang subjektif. Tergantung lagi kembali kepada fase yang telah kita lalui,” ucapnya.
Alif menegaskan bahwa pengabdian seorang kader tidak semestinya diukur hanya dari jabatan yang dimiliki.
“Tapi yang pada intinya adalah di mana pun kader HMI berada, dia akan bisa memberikan manfaat dan kebaikan,” pungkasnya.
Ardiansyah: Kritik Merupakan Hak, tetapi Harus Disertai Tanggung Jawab
Dari sudut pandang hukum, akademisi Universitas Borneo Tarakan, Ardiansyah, mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
Ia mengatakan kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dijaga.
“Saya ingin mengatakan bahwa kritik adalah hak. Hak setiap orang, hak setiap bangsa,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, demonstrasi bukan tindakan yang dengan sendirinya dapat dinilai salah. Aksi tersebut merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi dan mengingatkan pemerintah terhadap persoalan yang terjadi.
“Jadi teman-teman demonstrasi itu saya bukan mengatakan itu salah. Justru itu adalah hak kita. Jadi bukan kita bicara salah dan benar, tapi bicara hak,” tegasnya.
Ardiansyah menjelaskan, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
Namun, pelaksanaan hak tersebut juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengenai pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan melalui undang-undang.
Dalam konteks kritik mahasiswa, ia menilai ada perbedaan yang perlu dipahami antara mengkritik kebijakan pemerintah dan menyerang martabat pribadi seseorang.
“Ketika kita demonstrasi, yang diserang itu apa? Kebijakan atau kinerja atau martabat pribadi seseorang?” tanyanya kepada peserta.
Menurut Ardiansyah, kritik terhadap kebijakan dan kinerja pejabat merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Karena itu, mahasiswa perlu memastikan bahwa tuntutan yang disampaikan memiliki dasar yang jelas.
Ia juga mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak hanya mengandalkan keberanian berorasi, tetapi mampu menunjukkan data yang mendukung kritiknya.
“Data itu harus penting. Itu harus memperkuat argumentasi kita ketika memang mereka sudah melewati batasnya atau tidak sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Ardiansyah turut menyinggung polemik laporan terhadap Ketua Umum HMI Cabang Tarakan yang berkaitan dengan aksi demonstrasi.
Ia mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah terhadap siapa pun yang sedang menghadapi proses hukum.
“Kalau masih laporan, masih dugaan, saya kira itu bukan orang yang bersalah. Tapi itu masih berproses,” ujarnya.
Ardiansyah juga menekankan perlunya pengawasan terhadap pemerintah agar kekuasaan tetap mendapatkan koreksi dari masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting dalam menyampaikan kritik ketika menemukan persoalan yang dinilai merugikan kepentingan publik.
“Kalau tidak ada mahasiswa, bayangkan bagaimana. Begitu full power-nya pemerintah hari ini tanpa ada korektif,” katanya.
Melalui dialog tersebut, ketiga narasumber mengulas hubungan antara idealisme, kepemimpinan, dan kekuasaan dari sudut pandang yang berbeda.
Arief menekankan pentingnya aktivis mengambil peran dalam pengambilan kebijakan dengan tetap menjaga idealisme dan meningkatkan kapasitas. Alif menyoroti pilihan pengabdian aktivis serta perubahan gerakan mahasiswa ke ruang digital. Sementara Ardiansyah mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan kritik dengan tetap memperhatikan hukum, etika, dan ketepatan data.
