TARAKAN – Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kota Tarakan diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Tarakan, Rabu (28/10/2026). Massa memulainya dengan menggelar orasi dan aksi bakar ban di Simpang Tiga Grand Tarakan Mall (GTM) sebelum akhirnya bergeser mengepung Gedung DPRD Kota Tarakan.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, aliansi mahasiswa menyodorkan enam poin tuntutan krusial yang mengolaborasikan isu nasional, kebijakan provinsi, hingga persoalan pelayanan publik di tingkat lokal Tarakan.
Di tingkat nasional, poin utama yang didesak massa adalah meminta pemerintah pusat segera menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Selain itu, mahasiswa menuntut penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis demi menjamin kebebasan berdemokrasi dan berpendapat di Tanah Air.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Tarakan, Muammar Islamuddin, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini merupakan cerminan kekecewaan atas kinerja pemerintah yang dinilai belum optimal merespons jeritan rakyat.
“Kami tidak mungkin turun ke jalan kalau pemerintah bekerja dengan baik dan benar. Tuntutan ini kami layangkan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang berdampak langsung pada rakyat,” tegas Muammar saat memimpin orasi di Gedung DPRD Tarakan.
Tak hanya isu nasional, aliansi juga melayangkan kritik keras terkait kebijakan pendidikan di Kalimantan Utara. Mereka mendesak Pemprov Kaltara menaikkan kuota serta menjamin pemerataan distribusi program Beasiswa Kaltara Unggul, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Tuntutan ini berkaitan dengan akses masyarakat terhadap program bantuan pendidikan di Kalimantan Utara,” bebernya.
Sementara untuk ranah lokal Pemkot Tarakan, massa aksi menagih janji perbaikan infrastruktur jalan rusak yang terbengkalai, dengan sorotan khusus pada Jalan Gajah Mada. Pemkot dan instansi terkait juga didesak segera membenahi serta meningkatkan kualitas pemenuhan layanan air bersih bagi warga Tarakan.
Adapun tuntutan keenam menyasar ketegasan sikap terhadap instansi maupun pejabat publik yang terkesan pasif alias “Jenderal Tidur” dalam merespons aduan dan persoalan masyarakat.
Atas enam poin pernyataan sikap tersebut, massa mendesak wakil rakyat di DPRD Kota Tarakan untuk tidak sekadar menampung, tetapi mengawal secara aktif dan meneruskan aspirasi mereka hingga ke tingkat provinsi maupun pemerintah pusat.
