DPD RI Angkat Bicara Soal Polemik KIP K Poltekbiskal: Potongan Dana Beasiswa Tidak Dibenarkan!
KALIMANTAN RAYA, TARAKAN – Polemik dugaan pemotongan dan pembagian dana beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Politeknik Bisnis Kaltara (Poltekbiskal) belakangan ramai dibicarakan masyarakat Kota Tarakan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, sejumlah mahasiswa angkatan 2025 menyatakan mengundurkan diri setelah janji kampus untuk menyediakan beasiswa KIP-Kuliah bagi semua mahasiswa baru berujung pada kekecewaan besar.
Pasalnya mahasiswa tersebut merasa dirugikan karena janji 200 kuota KIP-K hanya akan terealisasi sebanyak delapan, yang kemudian diklaim akan dibagikan lagi untuk 24 orang mahasiswa, sehingga mengindikasikan adanya dugaan pemotongan dana Bantuan Biaya Hidup (BBH).
Adapun Direktur Poltekbiskal, Ana Sriekaningsih, telah menggunakan hak jawabnya kepada media dengan membantah adanya praktik pemotongan dan pembagian wajib. Ana beralasan dana KIP K untuk tahun 2025 secara administrasi belum dicairkan. Kampus juga mengklaim bahwa skema berbagi dana sepenuhnya merupakan hak mahasiswa dan tidak ada paksaan.
Berkaitan dengan hal ini, Herman (Anggota DPD RI Dapil Kaltara) pun angkat bicara, sebelumnya ia mengapresiasi kepada pihak kampus yang telah memberikan klarifikasi kepada publik jika memang hal itu tidak benar.
Namun, sebagai bentuk mitigasi terhadap hal-hal yang tidak dinginkan, ia menegaskan bahwa praktik pemotongan dana beasiswa dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan.
Herman menyampaikan pandangan yang tegas, terlepas dari klaim pihak kampus.
“Terlepas dari apapun bentuknya, tidak dibenarkan ada pemotongan atau hasil potongan itu disubsidi ke mahasiswa lain,” tegas Herman saat dimintai tanggapannya mengenai polemik tersebut.
Herman menambahkan, sebagai pengawas di sektor pendidikan, ia meminta agar para mahasiswa tidak takut melaporkan jika praktik serupa masih terjadi. Ia menjamin akan adanya tindak lanjut serius dari pihak DPD RI.
“Kalau masih terjadi lagi, silahkan sampaikan ke saya, dan akan kami laporkan ke pihak yang berwenang untuk memproses itu,” tutupnya.
