TARAKAN – Kegiatan Rabu Ngobrol Bareng Sabhara (Rabu Ngobras) dlaksanakan di kediaman Mustafa, Ketua RT 27 Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Rabu Ngobras dipimpin langsung oleh Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar, Rabu (8/5/2024) malam. Selain itu, turut hadir masyarakat dari RT 17 dan 27 Karang Anyar Pantai.
AKBP Ronaldo Maradona mengatakan, tujuan kegiatan Rabu Ngobras termasuk Jumat Curhat, Minggu Kasih, Selebrasi dan Senggol adalah untuk menyerap masukan dan keluhan masyarakat berupa saran, pertanyaan bahkan kritik.
“Agar kami di Polres Tarakan bisa semakin memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus kami meminta forum dan wadah seperti ini kesempatan bagi kami untuk edukasi masyarakat. Karena sering kali harapan masyarakat kadang berlebihan,” bebernya.
Berbagai keluhan pun disampaikan masyarakat dalam kegiatan ini. Salah satunya disampaikan Ardian yang meminta agar pengaduan pencurian dan perjudian tidak dipublish. Ardian meminta agar pelapor indentitasnya dilindungi dan jangan sampai dipublish.
Menjawab pertanyaan ini, Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona menegaskan bahwa masyarakat yang ingin melaporkan tindak pidana, kepolisian wajib memproses, melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Dijelaskannya, orang yang menjadi saksi atau korban wajib dilindungi dan mekanismenya telah diatur di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Identitas dari pemberi informasi wajib dirahasiakan. Bahkan sampai ke peradilan tidak akan dikonfrontir. Problemnya di UU lain, kesaksian dari pemberi informasi kalau misal bapak jadi korban diperiksa saksi maka harus hadir dalam prosesnya, penyelidikan penyidikan dan di Kejaksaan dan sidang peradilan. Tapi kalau beri informasi kepada petugas misalnya perjudian bukan jadi korban, boleh masyarakat manapun melaporkan,” tegasnya.
Lebih jauh dijelaskannya, semisal ada seseorang ingin merencanakan pencurian, dalam hukum pidana ada namanya percobaan.
“Orang mau mencuri di rumah warga dan sudah membuka pintunya, sudah masuk kategori pengrusakan. Tapi pada saat mau mencuri, tidak jadi misalnya ada tetangga warga lewat dan menegur. Apakah pencuri ini bisa diproses, ya bisa. Namanya percobaan pencurian. Dia sudah memiliki niat jahat mencuri namun tidak selesai bukan karena kehendaknya. Cuma pencuriannya tidak sempurna. Tapi kalau dia misal di tengah jalan tidak jadi mencuri maka tidak bisa dipidana,” jelasnya.
Ronaldo menegaskan kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika menemukan adanya tindak pidana. Pihaknya pun telah membuka nomor telepon pribadi sebagai ruang pengaduan Kapolres Tarakan.
Beberapa kali laporan masyarakat telah berhasil diungkap dan pelakunya telah tertangkap. Kasus judi dan sabung Ayam.
“Kami apresiasi pelapor, kami sampaikan bahwa penindakan sudah dilakukan. Kalau kota kita mau tertib aman nyaman tolong Polisi dibantu paling tidak memberi informasi. Lingkungan kita tadinya tidak aman pelan-pelan jadi aman,” tegasnya.
Keluhan lainnya disampaikan warga mengenai kelangkaan gas LPG. Masyarakat juga khawatir ada indikasi penyalahgunaan tabung gas subsidi 3 KG.
Menjawab hal ini, Kapolres Tarakan mengungkapkan bahwa tahun lalu, personel telah menyelidiki kasus LPG. Hasilnya, setiap pangkalan didata harga jual dan jumlah yang datang. Saat itu tidak ada temuan pedagang yang menjual di atas HET.
“Seharusnya jumlah tidak kurang bahkan lebih karena sebagian besar sudah pakai jargas. Artinya, kalau mau jujur, yang ditindak adalah masyarakat yang salahgunakan. Bukan pangkalan dan agen. Masyarakat sudah ada jatah 3 KG tapi dia sudah pakai jargas. Kadang orang punya hak dapat 3 kg dan mereka jual ke toko. Sebetulnya kalau dibaca UU TAta Niaga Migas, orang seperti ini sudah bisa dipidana,” tegasnya.
Namun jika didata dari intel dan Reskrim yang sudah menyelidiki, bisa sampai ribuan orang bisa dipidanakan pihaknya. Sehingga menurutnya, konsep subsidi harus dipahami. Untuk pemerataan, maka orang yang layak mendapat minyak dan gas subsidi adalah orang belum mampu dan masuk kategori miskin. Jika sudah sejahtera, tidak boleh pakai LPG 3 kg.
“Kuota untuk masyarakat sesuai penerima subsidi tidak ada masalah,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan ini, Kapolres Tarakan kembali menegaskan bahwa memang persoalan ini juga buka pemerataan saja. Konsep subsidi hanya bisa dinikmati warga tidak mampu. Jika yang terdaftar penerima 90 maka harus sampai ke penerima.
Pada prakteknya biasanya kasus ditemukan, bisa jadi di ada juga penerima berhak tapi tidak menggunakan dan menjual ke toko. Sehingga dipertanyakan juga seharusnya bagaimana 90 jatah yang dialokasikan di RT 27 apakah benar penerima dan tidak menjual lagi.
Berbicara jika ada informasi bukti ada penyaluran lain bisa dilaporkan ke pihaknya. Namun ia juga menegaskan bahwa dalam hal ini jika masih ada warga yang sudah mendapatkan alokasi jargas namun masih menggunakan LPG tentu tidak layak dan tidak boleh lagi seharusnya.
“Begitu juga di masyarakat. Kalau ada penyimpangan laporkan, saya tindaklanjuti sampai tuntas. Kemarin kami tidak ada tindaklanjuti karena masyarakat harusnya penerima tapi dia jual. Berapa banyak masyarakat saya masukkan ke penjara kalau begitu, bisa ribuan orang. Karena dapat jargas dan dapat gas melon,” tukasnya.
