Kalimantan Raya, Bulungan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama PT Pertamina Patra Niaga dan BPD GAPENSI Kaltara resmi menyepakati komitmen bersama untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi jenis Biosolar dan Pertalite. Langkah ini diambil guna mengikis praktik pengetapan serta meminimalisir antrean panjang kendaraan yang kerap memicu keresahan warga di SPBU.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergitas Lintas Sektoral: Memastikan Ketahanan Kuota BBM Subsidi Biosolar dan Pertalite yang digelar BPD GAPENSI Kaltara di D’Kafetaria Coffee, Bulungan, Selasa (28/7/2026). Forum ini menghadirkan jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga insan pers guna menjaga stabilitas logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Biro Perekonomian Setda Kaltara, Wiwit Wulandari, menegaskan bahwa Pemprov Kaltara kini menginisiasi pembentukan tim terpadu atau Satgas Pengendalian BBM Subsidi. Selain itu, pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) tegas yang dialamatkan ke seluruh pengelola SPBU di Kaltara.
“Tim terpadu dibentuk untuk memfasilitasi pengendalian distribusi. Melalui Surat Edaran ke seluruh SPBU, kami melarang tegas pelayanan pengisian berulang (pengetap) serta membatasi pengisian bagi kendaraan berplat nomor luar Kaltara,” jelas Wiwit.
Tak sekadar imbauan di atas kertas, Wiwit memastikan Pemprov Kaltara bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, dan Pertamina akan gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lapangan. Tindakan tegas bakal dijatuhkan bagi pihak-pihak yang nekad melanggar.
“Kami juga melakukan sosialisasi larangan parkir bermalam di area SPBU serta menyiapkan rekayasa kantong parkir agar lalu lintas tetap tertib,” tambahnya.
Dari sisi suplai, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga, Muhammad Naufal Atiya, mengamini perlunya penambahan armada distribusi guna menjaga ketahanan stok di pasaran.
“Pertamina mendorong penambahan armada transportir dari supply point Tarakan dan Jobber Berau. Langkah ini penting untuk memaksimalkan suplai, menjaga keseragaman jam operasional SPBU, serta menekan antrean mengular dan potensi praktik pengetapan,” terangnya.
Seluruh poin kesepakatan sinergi lintas sektoral ini nantinya tidak dibiarkan mengambang. Pemprov Kaltara bersama instansi terkait akan melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan sekali untuk memantau efektivitas penataan distribusi BBM subsidi di wilayah perbatasan.
