Ketua DPRD Kaltara Minta Masalah Distribusi BBM Bersubsidi Tak Berlarut-larut

Hendri

Mei 13, 2026
2 min read

Ketua DPRD Kaltara Minta Masalah Distribusi BBM Bersubsidi Tak Berlarut-larut

Kaltara Raya – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Kaltara.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltara bersama mitra kerja yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kaltara, awal pekan ini.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, yang menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi merupakan isu strategis yang harus segera ditangani secara serius melalui koordinasi lintas sektor.

Dalam rapat itu, DPRD menyoroti masih tingginya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi tersebut diduga kuat dipicu oleh praktik penyalahgunaan barcode hingga pengetapan BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.

“Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada masyarakat. Kita ingin ada langkah konkret, baik dari sisi pengawasan maupun penegakan aturan di lapangan,” tegas Achmad Djufrie.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltara mendorong pembentukan Tim Terpadu Pengawasan BBM yang melibatkan Pemerintah Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.

Tim ini dapat melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi, termasuk verifikasi barcode dan penertiban terhadap praktik penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.

“Kami meminta Pemerintah Provinsi segera menerbitkan Surat Edaran Gubernur sebagai dasar koordinasi lintas sektor, agar pengawasan distribusi BBM dapat berjalan lebih seragam dan terintegrasi,” pungkasnya. (adv)

Post Views: 10

Berita Sebelumnya

Supa’ad Hadianto Serap Aspirasi Warga Juata Permai, Serahkan Bantuan Mesin Pemotong Rumput Senin

DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan 21 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026, belum lama ini. Rekomendasi tersebut menjadi catatan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran berjalan. DPRD menilai masih terdapat sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian serius.

Berita Selanjutnya

DPRD Kaltara Sampaikan 21 Rekomendasi LKPJ 2025, Minta Tindak Lanjut Nyata

Tawaran Investasi Menggiurkan Berbuah Kerugian, LBH HANTAM

Kalimantan Raya, Tarakan – Praktik investasi berkedok perputaran dana pinjaman diduga kuat tengah memangsa belasan

Juni 12, 2026
10 Min Read

Tembus 2.500 Kuota, Senator Herman Buka-bukaan Soal

Kalimantan Raya, Tarakan – Komitmen nyata dalam mengawal sektor pendidikan di beranda utara NKRI ditunjukkan oleh

Juni 3, 2026
10 Min Read

Ketua KNPI Tarakan Alif Putra Pratama Apresiasi

Kalimantan Raya, Advetorial – Langkah kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra

Juni 2, 2026
10 Min Read

Usut Kasus Doxing Dirut PDAM Tarakan, Polisi

Kalimantan Raya, Tarakan – Penanganan kasus dugaan penyebaran data pribadi (doxing) yang menyeret Direktur Utama

Juni 1, 2026
10 Min Read

Tunaikan Amanah Aspirasi, Anggota DPRD Kaltara Dino

Kalimantan Raya, Advetorial – Komitmen untuk mengawal pembangunan di sektor keagamaan terus ditunjukkan oleh Anggota

Mei 31, 2026
10 Min Read

Memasuki era yang super canggih serta perkembangan teknologi yang semakin pesat, memberi warna dan inovasi baru pada dunia informasi. Salah satunya penyajian informasi kepada masyarakat yang berbasis online yang simpel, cepat,aktual.

Beranjak dari hal tersebut, Kraya.id yang merupakan portal berita hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu pilihan dalam mencari sebuah berita/informasi yang layak untuk dikonsumsi bagi masyarakat luas khususnya wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.