Pemprov Kaltara Percepat Digitalisasi Retribusi Daerah untuk Dongkrak PAD
KALTARA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemprov menegaskan komitmennya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran retribusi berbasis digital.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di Aula Kantor Gubernur tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mempercepat implementasi transaksi elektronik di seluruh sektor penghasil pendapatan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui sistem pembayaran non tunai, potensi kebocoran penerimaan daerah dapat ditekan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak maupun retribusi.
Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, Pemerintah Provinsi Kaltara menetapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai koordinator TP2DD. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengembangkan inovasi pengelolaan pendapatan berbasis digital.
Gubernur juga meminta seluruh OPD pengelola retribusi agar lebih aktif menggali potensi pendapatan daerah melalui berbagai terobosan dan pemanfaatan teknologi, sehingga kontribusi PAD terhadap pembangunan dapat terus meningkat.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara juga menyerahkan penghargaan kepada Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Timur atas dukungannya dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kegiatan turut dirangkaikan dengan Gebyar Pajak 2026 yang menghadirkan pengundian berbagai hadiah bagi wajib pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan masyarakat.
