Pemprov Kaltara Tegaskan APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
KALTARA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Sidang Paripurna ke-14 DPRD Provinsi Kaltara terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh fraksi DPRD terhadap upaya pemerintah daerah menjaga kualitas pengelolaan keuangan, termasuk keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 12 tahun berturut-turut.
Meski demikian, menurutnya, keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar mengejar capaian administratif.
Pemerintah Provinsi Kaltara juga menyiapkan berbagai langkah strategis guna memperkuat kapasitas fiskal daerah, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset daerah, pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga penerapan sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi.
Selain itu, percepatan pelaksanaan program pembangunan akan terus didorong melalui pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran agar manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
Gubernur menegaskan pembangunan kawasan perbatasan tetap menjadi prioritas, disertai penguatan konektivitas antarwilayah serta peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Utara.
Di sektor pendidikan, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyusunan master plan kawasan pendidikan terpadu dan evaluasi berkelanjutan terhadap Program Beasiswa Kaltara Unggul agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pemprov Kaltara berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera diselesaikan sehingga menjadi landasan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
