Kalimantan Raya, Bulungan – Akses jalan lingkar provinsi yang menghubungkan Krayan Induk, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dilaporkan lumpuh total. Kondisi infrastruktur yang rusak parah tanpa penanganan konkret ini memicu kemarahan warga perbatasan. Puncaknya, puluhan perwakilan masyarakat Krayan mendatangi Gedung DPRD Kaltara untuk menyampaikan tuntutan, Selasa (14/7/2026).
Kelumpuhan jalur transportasi darat utama tersebut langsung memicu efek domino yang meruntuhkan stabilitas ekonomi, merusak jalannya dunia pendidikan, hingga mengancam sektor pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.
Tokoh masyarakat Krayan, Marli, membeberkan bahwa hancurnya jalan lingkar ini membuat pasokan kebutuhan pokok terhambat hingga melambungkan harga barang di pasar lokal secara ekstrem.
“Karena jalan itulah masalah gula sampai Rp 30 ribu, bensin naik. Terus PLN juga hanya 4 jam saja menyala di Krayan Selatan karena disesuaikan dengan kondisi minyak. Bantuan ke sana sekarang cuma bisa lewat penerbangan perintis MAF,” ungkap Marli dengan nada bergetar usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Tanjung Selor.
Aspirasi ini dibawa langsung oleh delegasi yang terdiri dari 24 warga Krayan, meliputi jajaran camat, kepala adat, hingga kepala desa. Demi mengetuk pintu hati para pemangku kebijakan di ibu kota provinsi, rombongan ini harus menempuh perjalanan yang bertaruh fisik dan waktu.
Mereka berkendara menggunakan sepeda motor membelah jalur darat yang ekstrem dari Krayan menuju Kabupaten Malinau, dilanjutkan menyeberang perairan menuju Kota Tarakan, hingga akhirnya bersandar di Tanjung Selor, Bulungan.
Pengorbanan dan penderitaan nyata yang dialami oleh masyarakat perbatasan ini sempat membuat jalannya persidangan di ruang RDP diselimuti suasana haru. Para legislator di tingkat provinsi tidak mampu membendung rasa prihatin saat menyaksikan langsung visual lapangan.
“Penderitaan warga Krayan bahkan membuat sejumlah pimpinan dewan meneteskan air mata saat melihat langsung video kondisi jalan tersebut dalam persidangan,” tutur Marli.
Rasa frustrasi masyarakat kian menebal lantaran persoalan menahun ini kerap kali hanya dijawab dengan dalih klasik berupa keterbatasan atau defisit anggaran daerah. Merasa dianaktirikan di beranda depan NKRI, perwakilan warga sempat melontarkan kekecewaan saking beratnya beban hidup yang harus dipikul sehari-hari di perbatasan.
“Makanya kami bilang, kalau pemerintah tidak mau memikirkan Krayan atau menganggap kami manusia, buatlah pernyataan baik-baik. Atau kata kasarnya, lepaslah Krayan dari NKRI ini. Siapa tahu Palestina atau Israel mau membangun Krayan,” ketus Marli secara blak-blakan.
Melalui kedatangan delegasi adat dan pemerintahan desa ini, masyarakat Krayan mendesak Pemerintah Provinsi Kaltara dan DPRD Kaltara segera mengambil langkah darurat terukur. Warga menegaskan tidak lagi membutuhkan janji politik di atas kertas, melainkan aksi nyata alat berat di lapangan guna membuka kembali urat nadi perekonomian Krayan yang telah mati total.
Disadur dari detik.com
