YOGYAKARTA – Bertempat di Balai Senat Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (6/11), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memenuhi undangan, mengikuti acara seminar dan sarasehan budaya, bertema Pancasila dan Kebhinekaan. Acara dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kegiatan yang diadakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI ini, dinilai oleh Gubernur merupakan hal yang sangat positif. Utamanya, dalam rangka menjaga nilai-nilai ideologi, di tengah derasnya arus globalisasi dan informasi, seperti sekarang. Termasuk untuk menghadapi tantangan di wilayah-wilayah perbatasan. Atas pertimbangan itu juga, Kaltara termasuk yang diundang dalam acara tersebut. “Untuk di Kaltara, seperti kita ketahui bersama, rasa kebangsaan dan cinta tanah air tidak diragukan lagi. Termasuk bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah yang berbatasan langsung,” ujarnya.
Begitu juga dengan toleransi, kebersamaan dan rasa persatuan masyarakat Kaltara, disampaikan Gubernur, sejauh ini tetap terpelihara dengan baik. “Kaltara merupakan daerah yang penduduknya multi etnis, memiliki ragam adat dan budaya. Namun selama ini alhamdulillah, tetap damai. Dan ini lah yang harus selalu kita jaga,” ulas Irianto.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka acara tersebut menyampaikan banyak hal terkait dengan kebhinekaan, dan kondisi terkini bangsa Indonesia. Disebutkan Mendagri, ada 4 pilar utama kebangsaan yang wajib kita jaga bersama. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mendagri meyakini Pancasila dan hakekat toleransi tetap berakar kuat di tingkat bawah. Dia meyakini, gejala penurunan toleransi dan pergeseran sikap mungkin hanya terjadi di tingkat atas. Karena gejala serupa dinilai Mendagri tidak berlangsung di tingkat bawah. “Ini karena kita punya kekuatan, yaitu Pancasila,” jelasnya.
Gejala intoleransi dan radikalisasi di beberapa kelompok tertentu, menurut Mendagri, tak lepas dari tuntutan capaian keadilan sosial. Masalah pemenuhan pangan sandang papan sejak dahulu memang belum semua selesai. “Itu sebabnya Presiden Joko Widodo terus berjuang mewujudkannya,” ucap Mendagri.
Ketidaksabaran dalam mewujudkan Pancasila terutama sila kelima keadilan sosial itu, lanjut Mendagri, berimbas munculnya reaksi sporadis radikalisme. Bahkan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sudah membuat struktur pemerintahannya sendiri.
Masalah radikalisme dan intoleransi dalam ranah domestik ini tak lepas dari dinamika global. Khususnya geopolitik. Terutama dalam penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) global. “Ngapain coba, Amerika ingin latihan perang-perangan di hutan Indonesia, ngapain?” ujar Mendagri mencontohkan.
Karena itu, demi menangkal ancaman utama terorisme dan radikalisme, Mendagri mengingatkan Indonesia perlu sikap tegas tentang siapa kawan dan siapa lawan. Ketegasan itu mutlak, mengingat sejumlah pondok pesantren berbasis Nahdlatul Ulama (NU) saat ini mulai dikuasai kelompok radikal tertentu. “Beruntung aktualisasi Pancasila di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) kini sudah berjalan. Begitu pula aktualisasi hingga ke wilayah terpencil melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang difasilitasi oleh Kemendagri,” ucapnya. Karena itu generasi muda, diimbau Mendagri, jangan takut dengan gerakan kiri maupun kanan. Yang penting hindari perilaku eksklusif, terutama dengan penguatan ideologi Pancasila.
Di tempat yang sama, Ketua Watimpres Sri Adiningsih mengatakan, Pancasila, merupakan dasar negara yang memiliki kekuatan riil dalam mewujudkan keadilan sosial. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, perlu rejuvenasi, revitalisasi dan reaktualisasi.
Hal ini dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sebagai upaya merekatkan persaudaraan kebangsaan serta membangun ‘Indonesia sebagai rumah bersama’.
Lebih dari sekedar menghadiri, kesempatan ini juga sekaligus untuk silaturahmi, sekaligus berkonsultasi dengan tokoh-tokoh nasional yang hadir. Ada Buya Syafi’i Maarif yang sekaligus menjadi keynote speaker, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie dan Prof Mahfud MD.
Ada juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof Panut Mulyono, dan banyak lagi tokoh nasional lainnya. Juga para anggota Watimpres, yang secara lengkap hadir semuanya (Humas/Kraya)
