Kalimantan Raya, Tarakan – Gelombang protes mahasiswa di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali muncul ke permukaan. Sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Kota Tarakan resmi menyatakan sikap untuk turun ke jalan pada Senin, 6 April 2026 mendatang.
Keputusan ini lahir dalam Konsolidasi Terbuka yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (FH UBT) di Halaman Masjid Islamic Center, Tarakan, Rabu sore (1/4/2026).
Ketua BEM FH UBT sekaligus inisiator konsolidasi, Muhammad Al Hafis, mengungkapkan bahwa pertemuan lintas organisasi tersebut membahas sejumlah isu krusial yang tengah memanas di Bumi Benuanta. Fokus utama mereka adalah alokasi anggaran konsumsi DPRD yang dinilai fantastis serta skandal ijazah palsu oknum wakil rakyat.
“Pembahasan utama kami terkait anggaran makan DPRD yang mencapai lebih dari Rp12 miliar, itu menjadi hal krusial di Kaltara. Kami juga membahas kasus ijazah palsu anggota DPRD Bulungan serta pernyataan pimpinan DPRD Kaltara yang terkesan membela pihak yang bersalah,” ujar Al Hafis saat ditemui pasca konsolidasi.
Selain isu integritas dewan, para mahasiswa juga membedah persoalan ekonomi di wilayah perbatasan hingga kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi aspirasi tambahan dari peserta forum.
Konsolidasi ini tidak hanya diikuti oleh internal FH UBT, namun juga melibatkan kekuatan besar dari berbagai organisasi. Tercatat hadir perwakilan BEM Ekonomi, BEM FPIK, BPM Hukum, hingga BPM UBT.
Kekuatan massa juga didukung oleh organisasi Cipayung seperti GMNI dan HMI, UKM Pramuka, KSR, serta organisasi kedaerahan seperti Ikatan Mahasiswa Tidung dan HKBMN. Bahkan, aliansi BEM se-Kalimantan (BEM SEKA) turut terlibat dalam pembentukan barisan ini.
Meski sempat direncanakan pada Kamis esok, melalui berbagai pertimbangan teknis, forum sepakat untuk mematangkan gerakan dan melaksanakan aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin pekan depan.
“Hasil kesepakatan teman-teman, aksi akan dilakukan pada Senin, 6 April mendatang. Titik aksinya dipusatkan di Gedung DPRD Kota Tarakan,” tegas Al Hafis.
Terkait poin tuntutan, mahasiswa telah merumuskan sekitar 14 poin pernyataan sikap. Namun, Hafis menjelaskan bahwa rincian tuntutan tersebut masih dalam tahap perampungan sebelum disebarluaskan ke publik.
“Ada sekitar 14 tuntutan yang kami siapkan. Isinya masih dirampungkan agar lebih matang, dan semuanya akan kami tujukan langsung kepada instansi Dewan Perwakilan Rakyat,” pungkasnya.
