Kalimantan Raya, Jakarta – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri berlangsung dengan tensi tinggi saat anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyuarakan keluh kesah warga di wilayah perbatasan Krayan dan Malinau. Dalam forum yang juga dihadiri oleh jajaran BNPP, DKPP, dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Deddy menyampaikan kritik tajam atas minimnya kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Dengan suara bergetar, Deddy memutar video yang merekam langsung kondisi warga Krayan yang hidup dalam keterbatasan infrastruktur. Dalam tayangan tersebut, tampak warga menggotong jenazah menembus jalan rusak karena ketiadaan akses kendaraan. Di cuplikan lain, masyarakat tampak membangun landasan darurat untuk pesawat perintis agar bahan kebutuhan pokok bisa masuk ke wilayah mereka.
“Mereka masih cinta NKRI, tapi seolah negara tak membalas cinta itu. Ini bukan sekadar soal pembangunan, ini soal rasa keadilan,” ujar Deddy dengan nada penuh emosi.
Ia mengungkapkan fakta mengejutkan: harga BBM di Krayan bisa mencapai Rp80 ribu per liter, dan perjalanan antardesa bisa memakan waktu berminggu-minggu. Bahkan, untuk kebutuhan dasar seperti sembako dan layanan kesehatan, warga harus bergantung pada jalur udara yang tidak selalu tersedia.
Dalam pernyataannya, Deddy juga mengutip kritik keras dari Kepala Adat Krayan, Lewi Geparo, yang mempertanyakan keberadaan dan fungsi BNPB. “Apa gunanya BNPB kalau hanya tinggal di kota? Seharusnya mereka ada di perbatasan,” kutip Deddy dari video yang diputarnya di ruang rapat.
Lebih lanjut, Deddy mengaku pernah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR soal urgensi membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Krayan. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut maupun pembahasan serius di tingkat kabinet.
“Krayan itu strategis. Dia bisa jadi pusat produksi beras organik nasional. Tapi karena infrastruktur buruk dan akses terbatas, potensinya mandek,” tegasnya.
Deddy pun menuturkan perasaan malu setiap kali kembali ke daerah pemilihannya. Warga, katanya, selalu menagih janji dan harapan yang belum bisa ia realisasikan. Ia menegaskan bahwa perjuangannya bukan hanya karena alasan politik, tetapi karena panggilan nurani dan rasa kemanusiaan.
“Ini bukan sekadar dapil. Ini soal nyawa, soal keadilan. Orang sakit di sana bisa mati hanya karena tak bisa ke rumah sakit. Kalau kita tak mampu perjuangkan ini di APBN 2026, katakan saja. Tapi jangan biarkan warga terus merasa dicintai sepihak oleh bangsanya sendiri,” pungkas Deddy, menutup penyampaiannya di hadapan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan para pimpinan lembaga terkait.
Pernyataan Deddy menjadi sorotan utama dalam rapat dan membuka kembali perdebatan soal kesenjangan pembangunan antarwilayah, khususnya di kawasan perbatasan yang selama ini dianggap strategis namun minim perhatian nyata.
