Kalimantan Raya, Nunukan – Kunjungan pejabat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Rabu (7/5) lalu, disambut dengan suara keras dari warga setempat. Salah satu tokoh masyarakat adat Krayan, Lewi G Paru, menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah pusat yang dinilai abai terhadap kondisi perbatasan.
Lewi, yang juga mantan Kepala Adat Krayan Hulu, secara terbuka mempertanyakan kehadiran negara yang dinilai minim dan nyaris tak dirasakan masyarakat perbatasan selama masa otonomi daerah berlangsung.
“Kami tidak mengharapkan lagi kunjungan seremonial ke perbatasan jika tak ada solusi konkret. Selama ini, kami seperti ditinggalkan. Jangan datang hanya bicara, kami butuh bukti nyata kehadiran negara,” tegas Lewi dalam pernyataannya.
Ia menyebut bahwa selama puluhan tahun, wilayah Krayan dan kawasan perbatasan lainnya di Kalimantan kerap menjadi wilayah yang hanya hadir dalam wacana, bukan kebijakan. Infrastruktur, akses kesehatan, pendidikan, hingga pengakuan hukum adat disebut tak kunjung menjadi prioritas pembangunan.
“Kami lebih merasa diperhatikan oleh negara tetangga. Bangsa sendiri justru membiarkan kami ‘mati pelan-pelan’. Kalau begitu, apa bedanya kami dengan rakyat Palestina?” katanya dengan nada emosional.
Kritik juga dilontarkan atas lemahnya koordinasi dan tindak lanjut pemerintah terhadap isu-isu strategis di kawasan perbatasan seperti di Apokayan dan Borneo secara keseluruhan. Menurut Lewi, masyarakat sudah terlalu lama menanti komitmen negara yang nyata dalam pembangunan wilayah terdepan.
“Kami bukan hanya bicara soal Krayan. Ini tentang seluruh kawasan perbatasan Kalimantan. Kami ingin fakta, bukan janji. Kalau negara hadir, buktikan,” ujar Lewi sebelum menutup pernyataannya.
Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat Krayan terhadap kinerja pemerintah pusat dalam memperhatikan wilayah perbatasan. Meski kunjungan BNPP bertujuan untuk menyerap aspirasi, namun suara warga justru menggarisbawahi pentingnya tindakan nyata, bukan sekadar simbolik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BNPP belum memberikan keterangan resmi menanggapi pernyataan tersebut. Warga Krayan berharap kunjungan kali ini menjadi momentum awal perubahan, bukan sekadar catatan kunjungan kerja tanpa hasil.
