– Antar Kabupaten Mulus, Jalan di Perbatasan Ditarget Tuntas 2019
TANJUNG SELOR – Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio, Provinsi Kaltara yang baru berusia 5 tahun, bergerak cepat membangun konektivitas antardaerah di provinsi termuda di Tanah Air ini. Sedikit demi sedikit, hasilnya mulai terlihat. Berbagai sarana mulai terbangun, seperti jalan, jembatan, hingga infrastruktur lainnya.
Semenjak lima tahun lalu, tepatnya 22 April 2013, H Irianto Lambrie yang ketika itu menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur langsung tancap gas, untuk membawa Kaltara tak lagi ketinggalan dengan provinsi lain.
Selain menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal, kemudian pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antara kabupaten/kota juga digenjot pembangunannya. Jalan-jalan yang sebelumnya masih kurang memadai kini sudah dinikmati masyarakat. Misalnya, Jalan Trans-Kalimantan. Meski belum 100 persen, dari Tanjung Selor (ibu kota provinsi) hingga Seimenggaris terbangun semua, hingga kini sudah hampir 90 persen selesai. Pembangunan pun masih terus berjalan.
Mulusnya jalan dari Tanjung Selor hingga Malinau juga telah dirasakan masyarakat. Warga yang biasanya harus menempuh perjalanan 7 sampai 8 jam dari Malinau ke ibu kota provinsi, kini bisa ditempuh 4 hingga 5 jam perjalanan saja.
Selain jalan antar kabupaten, pembangunan jalan di wilayah perbatasan yang didanai melalui APBN juga mulai terlihat hasilnya. Di Krayan, Nunukan salah satunya. Jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer dari titik perbatasan Long Midang hingga Long Bawan, kini telah terbangun mulus dengan konstruksi aspal hotmix.
Jalan sebagai upaya membuka isolasi wilayah ini, kata Irianto, merupakan bagian dari rencana pembangunan jalan penghubung antara Krayan-Malinau yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Gubernur mengatakan, terealisasinya pembangunan jalan ini merupakan hasil sinergisitas antara pemerintah daerah dan pusat. “Atas nama masyarakat Indonesia di provinsi perbatasan Indonesia (Provinsi Kaltara) mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menteri PUPR, Mendagri, Menteri PPN/Ka Bappenas, serta seluruh jajaran pemerintahan pusat atas sinergi yang hebat, kita bisa mengatasi persoalan-persoalan di perbatasan. Memang tidak sekaligus, namun secara bertahap, kita optimis infrastruktur yang memadai di perbatasan akan terpenuhi,” urai Gubernur.
Masih di wilayah perbatasan, pembangunan 1.920 kilometer jalan paralel perbatasan di Kalimantan (termasuk di Kaltara yang terpanjang), ditarget tuntas di 2019. Pemerintah menargetkan tak ada lagi jalan paralel perbatasan Kalimantan yang belum tembus di 2019 nanti.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sampai akhir 2017, jalan paralel perbatasan Kalimantan yang belum tembus menyisakan 336,6 kilometer lagi.
Di 2018, pemerintah menargetkan jalan baru yang dibangun sepanjang 182,2 kilometer. Jalan baru tersebut terdiri dari 60 km di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), 52,4 kilometer di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan 114,2 kilometer di Provinsi Kaltara. Dengan demikian, total panjang jalan yang sudah tembus sampai akhir 2018 diharapkan sebanyak 1.542,7 kilometer dan menyisakan 154,6 kilometer jalan yang belum tembus. Sementara di 2019, sisa jalan yang belum tembus tersebut diharapkan sudah tuntas dikerjakan seluruhnya.
Sebagai informasi, panjang jalan paralel perbatasan di Kalimantan mencapai 1.920 kilometer. Jalan tersebut tersebar di Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 849 kilometer, Kaltim 243 kilometer dan Kaltara 827 kilometer.
Sampai saat ini, jalan perbatasan Kalbar, dari 849 kilometer, sisa yang belum tembus adalah 107 kilometer. Sementara dari Kaltim, dari 243 kilometer, sisa yang belum tembus adalah 76,5 kilometer dan di Kaltara sebanyak 147,8 kilometer dari 827 kilometer.
Gubernur mengatakan, masyarakat Kaltara patut bersyukur karena kondisi jalan yang dulunya kurang bagus, sekarang sudah mulus. Sebagian besar sudah teraspal.
Gubernur mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut merawat dan menjaga aset pembangunan. Termasuk jalan trans Kalimantan yang merupakan akses utama bagi warga di Kaltara dan wilayah lainnya. “Warga harus ikut menjaga. Salah satunya jika mengetahui ada kendaraan yang beratnya tidak sesuai dengan kapasitasnya, bisa menegur. Tapi tetap dengan cara yang baik atau dilaporkan ke pihak kepolisian,” ujar Irianto.
Disampaikannya juga, pembangunan jalan ini merupakan anggaran dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk perhatian pemerintah, utamanya presiden kapada Kaltara. “Ini merupakan hasil dari komunikasi, dan networking yang selalu kita bangun dengan pusat. Baik dengan presiden langsung maupun melalui kementerian-kementerian sehingga perhatian ke Kaltara diberikan secara penuh,” ujar Gubernur.
Untuk diketahui, proyek pembangunan Jalan Trans-Kalimantan ini bersumber melalui APBN, dari dana loan atau pinjaman luar negeri. Dengan panjang jalan 426 kilometer lebih, dari Tanjung Selor (Bulungan) hingga Sungai Ular (Nunukan).
Tak hanya jalan antar kabupaten, maupun jalan di perbatasan, Pemerintah Provinsi, bersinergi dengan pusat juga membangun jalan-jalan dan jembatan di wilayah perkotaan. Seperti di Tanjung Selor, Tarakan dan Nunukan. Termasuk jalan lingkar di Pulau Sebatik.(humas)