Industri Tumbuh, Kebutuhan Listrik 2018 Capai 3.545 MW
TANJUNG SELOR Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, kebutuhan dan perencanaan kelistrikan di provinsi termuda di Indonesia ini sebaiknya dibenahi. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diarahkan untuk mengkaji ulang Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Provinsi Kaltara. Estimasi kebutuhan daya listrik harus disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk juga ekonomi di Kaltara saat ini. Jadi, perlu direvisi RUPTL yang ada, kata Irianto, belum lama ini.
Revisi itu dilakukan, mengingat kegiatan pembangunan infrastruktur begitu menggeliat. Utamanya, infrastruktur pemerintahan. Tahun ini, anggaran daerah diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan, serta lahannya. Jadi, pastinya kebutuhan akan daya listrik pada infrastruktur yang ada, patut diperhitungkan juga. Jangan sampai kekurangan, jelas Gubernur. Terhadap persoalan kelistrikan ini, Gubernur pun telah menyampaikan kondisi riil yang dihadapi Kaltara kepada pihak PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Utamanya, soal pemadaman yang masih sering terjadi.
Menanggapi arahan itu, Dinas ESDM pun telah melakukan kaji ulang rencana kebutuhan daya listrik Provinsi Kaltara. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara senantiasa mendorong agar PT PLN (Persero) untuk terus mengembangkan daya mampunya guna memenuhi kebutuhan listrik di Kaltara. Harus diakui, masalah listrik yang paling sering dihadapi masyarakat Kaltara adalah masih terjadinya pemadaman. Juga, di Kaltara masih terdapat desa yang belum teraliri listrik, kata Ferdy, Senin (29/1).
Menurut hasil Survei Listrik Desa Provinsi Kaltara, saat ini masih terdapat 64 desa yang belum teraliri listrik PLN. Persebarannya, Kabupaten Nunukan ada 46 desa, Tana Tidung 1 desa, Malinau 15 desa dan Bulungan 2 desa. Adapun potensi pelanggan yang ada di 64 desa tersebut, sebanyak 6.273 Kepala Keluarga (KK). Dijelaskan Ferdy, kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan listrik saat ini belum mencapai kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Prakiraan Neraca Daya Provinsi Kaltara, kebutuhan daya listrik masyarakat pada 2017 mencapai 174 Megawatt (MW). Di antaranya, kebutuhan daya listrik rumah tangga sebesa 238 Gigawatt Hour (GWh), bisnis 104 GWh, publik 53 GWh, dan industri 285 GWh. Sementara pada 2018, kebutuhan daya listrik diperkirakan mencapai 3.545 MW. Dimana kebutuhan listrik tertinggi berasal dari dunia industri (13.386 GWh). Untuk memenuhi kebutuhan daya listrik itu, Pemprov Kaltara terus menggenjot percepatan realisasi pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, ungkap Ferdy.
Diestimasikan pada 2037, kebutuhan daya listrik di Kaltara telah mencapai 11.979 MW. “Selain PLTA, Pemprov Kaltara juga terus mengembangkan Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) bagi daerah terpencil dan pedalaman. PLTS dikembangkan, lantaran energi surya relatif lebih mudah diaplikasikan dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya. Gubernur sendiri telah mengusulkan pengembangan PLTS untuk wilayah Kaltara agar mendapat dukungan dari kementerian terkait, beber Ferdy.(humas)
