TARAKAN – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (BEM UBT) menuntut tindaklanjut pemerintah terkait berbagai permasalahan di Kota Tarakan dalam audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tarakan, bertempat di Gedung KNPI pada Kamis, (6/3/2025).
Audiensi tersebut dimaksudkan sebagai wadah penyampaian aspirasi dari mahasiswa tentang berbagai permasalahan yang ada di Kota Tarakan. Diantaranya adalah evaluasi MBG di Kota Tarakan, Pengadaan Resi Gudang Rumput Laut, Dugaan Ekploitasi Anak-Anak yang Berjualan, Limbah Pabrik Ubur-Ubur, hingga persoalan banjir.
Terkait audiensi itu, Presiden BEM UBT, Ndaru teguh Prakoso, menyebutkan bahwa sebelumnya pihak BEM UBT telah mengundang Wali Kota dan Ketua DPRD Tarakan, namun hanya Simon Patino Ketua Komisi II DPRD Tarakan sebagai perwakilan pemerintah yang hadir.
“Kami sudah beberapa konsolidasi hingga pada akhirnya bersepakat untuk melakukan hearing di KNPI dengan mengundang DPRD, Walikota, dan pihak terkait. Namun faktanya hari ini hanya perwakilan DPRD yang datang, simon patino. Sehingga ada kekecewaan bagi kami,” tutur Ndaru Teguh Prakoso.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino menyambut baik audiensi yang dilakukan oleh BEM UBT. Pihaknya menyebut akan mengecek dan menghadirkan stakeholder terkait terlebih dahulu.
“Ada beberapa OPD yang menjanjikan kepada mahasiswa, seperti Resi Gudang, tapi sampai hari ini pengadaannya belum terlaksana. Mungkin kita akan melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama dinas perikanan,” ujarnya.
“Selain itu, tadi limbah ubur-ubur, mahasiswa meminta untuk perusahaan yang diduga melakukan pencemaran segera dievaluasi. Akan kami tindaklanjuti melalui koordinasi dengan Komisi III,” tambahnya.
Untuk diketahui, salah satu tuntutan mahasiswa menyangkut kesejahteraan petani rumput laut di Kota Tarakan yang telah menjadi polemik selama 2 tahun silam. Pemerintah menjanjikan pengadaan resi gudang dan kebun bibit kepada masyarakat sebagai solusi atas masalah anjloknya harga jual rumput laut. Hal ini menjadi janji politik pemerintah yang tak kunjung terealisasikan.
