Ketua DPRD Kaltara Minta Masalah Distribusi BBM Bersubsidi Tak Berlarut-larut
Kaltara Raya – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Kaltara.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltara bersama mitra kerja yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kaltara, awal pekan ini.
Dalam rapat itu, DPRD menyoroti masih tingginya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi tersebut diduga kuat dipicu oleh praktik penyalahgunaan barcode hingga pengetapan BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltara mendorong pembentukan Tim Terpadu Pengawasan BBM yang melibatkan Pemerintah Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi segera menerbitkan Surat Edaran Gubernur sebagai dasar koordinasi lintas sektor, agar pengawasan distribusi BBM dapat berjalan lebih seragam dan terintegrasi,” pungkasnya. (adv)
