Pemprov Bantu Bangunkan 103 Unit Sanitasi untuk RTLH
TANJUNG SELOR – Guna mendukung penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim) melakukan penataan lingkungan di wilayah pinggiran ibukota provinsi. Yaitu melalui pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat di daerah Tanjung Rumbia dan Bulu Perindu, Tanjung Selor. “Pengembangan sanitasi di kawasan ini, untuk membantu program kesehatan sehingga akan berdampak positif bagi kesehatan warga setempat. Selain itu, juga untuk penataan lingkungan di ibukota provinsi,” kata Kepala Dinas PUPR-Perkim Dr Suheriyatna, Minggu (2/12).
Dalam program ini, Suheriyatna yang didampingi Kabid Perumahan Roswan menyebutkan, ada 103 unit sarana sanitasi bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibangun di Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. “Jumlah yang kita bangun ini disesuaikan dengan hasil survei terhadap kondisi rumah yang akan dibantu pemasangan sanitasinya. Syarat lainnya, yang kita bantu harus memiliki legalitas tanahnya,” jelas Suheriyatna.
Dengan dibangunnya sarana sanitasi terhadap RTLH ini, imbuhnya, diharapkan masyarakat yang biasa melakukan aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di sungai dapat, kini bisa dilakukan di rumah. Utamanya untuk buang air, sekarang dilakukan di kakus rumah masing-masing.
Ditargetkan pembangunan sanitasi ini dapat tuntas pada 2018. Saat ini, proses pembangunan dan pengiriman individual biofil sedang berjalan. “Pengembangan sanitasi ini, bentuk septic tank dengan biofil. Sistem ini sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Kenapa kami memilih ini? Karena kualitasnya terjamin dan tahan lama,” urai Suheriyatna.
Suheriyatna menyebutkan, untuk program bantuan pengembangan sanitasi RTLH di dua wilayah tersebut, didanai melalui APBD Provinsi Kaltara senilai Rp 1.545.000.000. Dengan rincian, tiap rumah yang mendapat bantuan dikalkulasikan sebanyak Rp 15 juta. Di mana Rp 12,5 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang. “Kami menyiapkan bahan untu pembangunan kakusnya. Kalau untuk pengerjaannya, yang memiliki rumah itu sendiri. Namun kita berikan upah tukang Rp 2,5 juta. Nanti setelah selesai baru boleh dibayarkan (ongkos tukangnya),” timpal Roswan.
Roswan mengaku, Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia menjadi pilot project dalam program ini. Rencananya dalam jangka panjang DPUPR-Perkim Kaltara juga akan membantu pembangunan sanitasi RTLH di daerah lainnya se-Kaltara. “Kami melihat dulu, karena ini merupakan sampel pertama. Kalau ini bagus, akan kami target di daerah lainnya. Secara perlahan akan kita lakukan se-Kaltara, dan memang itu adalah target kita, “ kata Roswan menutup.(humas)