June 27, 2026
Advetorial DPRD Kaltara

Tegas!!! DPRD Kaltara Minta Pemprov Kaltara Segera Tuntaskan Rekomendasi BPK

  • Juni 9, 2026
  • 2 min read
Tegas!!! DPRD Kaltara Minta Pemprov Kaltara Segera Tuntaskan Rekomendasi BPK

KALTARA RAYA –Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufrie, meminta Pemerintah Provinsi Kaltara segera menuntaskan seluruh rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia menegaskan penyelesaian tindak lanjut dalam batas waktu menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Menurut Achmad Djufrie, rekomendasi yang diberikan BPK harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Setiap catatan yang muncul dalam hasil pemeriksaan perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi persoalan yang berulang pada masa mendatang.

“Seluruh rekomendasi BPK harus segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini penting agar kualitas tata kelola keuangan daerah terus meningkat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Meski demikian, Achmad Djufrie tetap memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara umum telah berjalan sesuai aturan dan standar yang ditetapkan.

“Raihan WTP ini tentu menjadi kebanggaan bersama. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik dan bertanggung jawab,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah alasan untuk berpuas diri. Masih adanya sejumlah catatan dari BPK harus dipandang sebagai ruang perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Ia menambahkan, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sejatinya merupakan instrumen evaluasi yang dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan dapat bersinergi untuk menyelesaikan setiap tindak lanjut yang diperlukan.

“Kalau masih ada catatan, berarti masih ada yang harus dibenahi. Kami berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat dituntaskan tepat waktu sehingga pengelolaan keuangan daerah ke depan menjadi semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tutupnya. (adv)