WTP ke-12 jadi Bukti Komitmen Kaltara Jaga Tata Kelola Keuangan
KALTARA RAYA –Anggota DPRD Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP yang diterima tahun ini menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut sejak Kalimantan Utara resmi berdiri sebagai provinsi pada 2013. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara itu, raihan WTP tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“BPK tetap memberikan beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus serius menindaklanjuti setiap temuan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan akuntabel,” ujarnya.
“Yang paling penting bukan sekadar mendapatkan opini WTP, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan sektor perikanan, pertanian, UMKM hingga peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah.
“Semoga prestasi ini menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan semakin baik dan merata,” pungkasnya. (Adv)
