TARAKAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tapera melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Tarakan, pada Senin, (10/6/2024). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas munculnya kebijakan pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai merugikan rakyat.
“Mengenai aksi tuntutan yang menginginkan dicabuthya kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ini membuktikan kami mahasiswa di Tarakan atensi dengan isu-isu nasional,” kata Daru Teguh Prakoso, koordinator aksi Aliansi Tapera.
Lebih lanjut dijelaskan Daru, selain Tapera, ada dua tuntutan lainya dalam aksi hari ini.Yakni stop kriminalisasi aktivis dan bebaskan aktivis dari jeruji besi. Kemudian, stop komersialisasi pendidikan dan fokus rekonstruksi sistem pendidikan yang pro rakyat.
“Dengan aksi ini kami harapkan DPRD Tarakan menyampaikan rekomendasi ke pemerintah provinsi hingga ke pusat,” imbuhnya.
“Alasan menolak Tapera, lantaran peraturan ini sebenarhya sudah ada sejak 2016. Dan Tapera ini menurut kami peraturannya bukan pro rakyat, malah menyengsarakan rakyat,” sambungnya.
Sementara itu, menyikapi aksi yang dilakukan Aliansi Tapera ini, salah seorang unsur pimpinan DPRD Tarakan, Yulius Dinandus, menyatakan sikap yang sama, yakni menolak Tapera.
“Yang berhubungan dengan Tapera dengan pantang saya pribadi menolaknya juga,” jelas Yulius, dihadapan pengunjukrasa.
Lantas Yulius menerangkan, penolakan dirinya terhadap Tapera berdasarkan beberapa indikator yang ada. “Yang sudah dijalankan dibeberapa lembaga saja tidak beres. Apalagi sekarang mau diserahkan lagi ke masyarakat, investasi apalagi untuk negara untuk merugikan rakyat,” terangnya.
“Maka saya selaku pimpinan DPRD dan secara pribadi juga menolak yang namanya Tapera,” pungkasnya.
