Tarakan, MK – Hingga saat ini anggaran dana Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan belum menemui kesepakatan antara Panwas Tarakan dengan Pemerintah Kota dan DPRD Tarakan. Bahkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang rencananya aka dilakukan pada pertengahan bulan ini belum juga terlaksana.
Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengaku pihaknya masih menunggu Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang ada. Bahkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait permasalahan ini.
“Disitu kami menyampaikan, ini loh kabupaten/kota yang belum melakukan pembahasan. Kemudian, ini loh kabupaten/kota yang telah melakukan pembahasan dan belum melakukan penandatanganan NPHD. Itu sudah kami sampaikan,” ujarnya kepada Metro Kaltara, Kamis (19/10)
Saat ditanya apakah pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemkot Tarakan? Abhan menjelaskan, komunikasi itu nantinya akan diwakili oleh Bawaslu Provinsi. Meskipun demikian, dari komunikasi yang dilakukan, telah direspon oleh Kemendagri.
Untuk itu dirinya menginginkan agar urusan penandatanganan NPHD dapat diselesaikan. Sebab, jika terlambat, maka akan berdampak pada proses Pilkada. “Saya rasa pemerintah akan memafasilitas anggarannya dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah masing-masing,”
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati menuturkan sebelumnya pihaknya telah mengajukan penambahan anggaran Panwaslu kepada Pemkot Tarakan sebesar Rp 126 juta. Namun, usulan anggaran itu, belum di respon oleh Pemkot Tarakan.
Menurut Siti, alasan pihaknya menginginkan usulan penambahan anggaran itu ke NPHD, dikarenakan bantuan itu bukan hanya dari sisi anggaran saja. Melainkan dari sisi sarana dan prasarana juga. Pihaknya juga berharap, ketika pembahasan usulan anggaran itu, Bawaslu ataupun Panwaslu. Lantaran, tahapan Pilkada terus berjalan.
“Kami meminta agar usulan penambahan anggaran itu, dapat dimasukan ke NPHD. Sebenarnya ini ranahnya teman-teman Panwaslu. Karena Panwaslu di Tarakan sudah terbentuk. Sudah mau 2 bulan berjalan tahapan, teman-teman belum gajian. Karena belum ada anggaran. Kita berharap, secepatnya NPHD dapat diselesaikan,” tuturnya.
(ars)
Sumber metro kaltara
berita umum
