Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Kaltara, Per Porsi Lebih dari Rp 15.000
KALTARA — Uji coba makan bergizi gratis di Kalimantan Utara menunjukkan harga makanan yang disajikan lebih dari Rp 15.000 per porsi. Pemerintah setempat berencana berkolaborasi dengan pelaku usaha agar program tersebut bisa terlaksana.
Pejabat Sementara Gubernur Kaltara Togap Simangunsong mengatakan, setidaknya uji coba telah dilakukan di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau sejak Oktober 2024. Setiap porsi makanan berisi nasi, sayur capcay, daging ayam, buah pisang, dan susu kemasan.
”Standar nasional ditetapkan Rp 15.000 (per porsi). Kami sudah coba di Kabupaten Malinau Rp 15.000 tidak masuk karena masalah tempat (di) perbatasan (Kaltara-Malaysia) dan transportasi,” kata Togap, Sabtu (16/11/2024).
Malinau merupakan satu dari dua daerah di Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Beberapa tempat memang sulit diakses dengan transportasi darat. Akibatnya, sejumlah bahan pangan, seperti minyak, bawang, garam, dan gula, harganya lebih tinggi dibandingkan di pusat kota.
Adapun dari uji coba pada 19 Oktober 2024 di Kota Tarakan, Togap mengatakan, harga setiap porsi makanan lebih rendah daripada di Malinau. Kendati demikian, setiap porsi makanan masih di atas Rp 15.000, standar harga yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
”Perhitungan sementara Rp 20.000-Rp22.000 (per porsi) di Kota Tarakan,” kata Togap.
Pejabat Wali Kota Tarakan Bustan mengatakan, uji coba makan bergizi gratis di Tarakan menyasar 1.000 siswa SD di tiga sekolah. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengeluarkan biaya Rp 20 juta untuk uji coba tersebut.
Bustan menyatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilibatkan dalam menyediakan bahan makanan. Menurut dia, Pemkot Tarakan pun memantau kebersihan, proses mengolah, dan distribusi bahan makanan.
”Uji coba makan bergizi gratis di Kota Tarakan dipilih di Kecamatan Tarakan Timur. Sebab, di sini angka stunting (tengkes) lebih tinggi sedikit dibandingkan kecamatan lain,” ujar Bustan.
Persoalan harga makan bergizi gratis ini bakal dievaluasi Pemerintah Provinsi Kaltara. Togap mengatakan, standar gizi makanan yang sudah ditentukan tidak boleh dikurangi. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji kembali untuk mengetahui harga yang pas.
”Gizi anak-anak harus tetap terpenuhi dan UMKM yang menyediakan makanan juga harus dapat untung,” kata Togap.
Persoalan ini juga dibahas dalam Hasil Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Tanjung Selor pada Jumat (15/11/2024).
Dari pembahasan sementara, solusi yang paling mungkin dilakukan adalah dengan menggandeng pelaku usaha.
”Yakni melakukan kolaborasi pemerintah daerah bersama pelaku usaha lokal dan UMKM (untuk) mendukung program tersebut,” kata Togap.
