PADA 2018, dari bidang jasa konstruksi, khususnya untuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) menargetkan 500 tenaga kerja tersertifikasi. Sementara tahun sebelumnya, sudah 490 tenaga kerja jasa konstruksi telah memiliki sertifikat kompetensi.
Dari 500 orang ini, sekitar 25 hingga 50 persen di antaranya adalah warga perbatasan. Dijelaskan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, guna memenuhi target ini, Pemprov Kaltara akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam hal ini, Ditjen Bina Konstruksi akan menggelar Uji Sertifikasi dan Pelatihan Operator Alat Berat di Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara di Kaltara. “Kementerian PUPR sendiri menargetkan, setidaknya 120 tenaga kerja per angkatan mengikuti program sertifikasi. Sementara faktanya, dari 800 juta angkatan kerja di Indonesia, baru 700 ribu orang yang bersertifikat,” ujar Gubernur.
Kawasan perbatasan menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam program ini. Utamanya, untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dalam menghadapi era pasar bebas. “Kawasan perbatasan harus segera berbenah, agar tidak tertinggal,” urai Irianto.
Ini juga untuk mematuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. “Tenaga kerja Indonesia, harus bersertifikat. Bila tidak, maka tidak akan dapat diperkerjakan,” paparnya. Melengkapi UU No. 2/2017, kini tengah disusun Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU tersebut.
Situasi terakhir, tenaga kerja, khususnya operator alat berat yang berkegiatan di kawasan perbatasan kebanyakan berasal dari luar negeri. Seperti, Filipina, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Malaysia, India dan lainnya. Sementara, tenaga kerja lokal hanya berperan sebagai pembantu atau buruh kasar dengan upah yang tak terlalu besar.(humas)
