Kalimantan Raya, Kaltara – Proyeksi anggaran tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran besar bagi kesinambungan pembangunan di seluruh Kaltara. Hasil pembahasan KUA-PPAS 2026 menunjukkan adanya pemangkasan masif dalam Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dialami Provinsi dan lima Kabupaten/Kota secara serentak.
Di tingkat Provinsi Kaltara, tekanan fiskal sangat terasa dengan anjloknya total TKD sebesar Rp672,17 miliar. Sumber utama pembiayaan daerah, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), menjadi sektor yang paling terpukul. DAU menyusut sekitar Rp345,01 miliar, sementara DBH anjlok hingga Rp336,87 miliar. Penurunan gabungan ini merupakan sumber defisit yang harus segera diatasi Pemprov Kaltara.
“Kombinasi penurunan DAU dan DBH menciptakan tekanan fiskal yang signifikan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana kita merasionalisasi program di tengah keterbatasan ini,” demikian gambaran yang muncul dari diskusi tim anggaran.
Situasi serupa bahkan lebih parah dialami beberapa daerah otonom. Kabupaten Malinau menderita pemangkasan terbesar di level kabupaten/kota, dengan TKD anjlok Rp346 miliar. Sementara Kabupaten Bulungan harus menyusun ulang anggarannya setelah TKD turun Rp238 miliar, dan Nunukan menghadapi penyusutan Rp194 miliar. Tidak ketinggalan, Tana Tidung dan Tarakan juga mengalami defisit masing-masing Rp151 miliar dan Rp123 miliar.
Dengan menyusutnya sumber daya dari pusat secara masif dan merata, seluruh Pemerintah Daerah di Kaltara kini dituntut untuk meningkatkan inovasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengimplementasikan kebijakan penghematan yang besar demi memitigasi dampak terhadap sektor-sektor kunci pembangunan pada tahun 2026.
