Hadir di Musrenbang Tematik, Syamsuddin Arfah Tekankan Pembangunan Kaltara Harus Menjawab Persoalan Riil Masyarakat
Kalimantan Raya, Advetorial – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3/2026).
Forum strategis ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membedah arah kebijakan serta merumuskan skala prioritas pembangunan di Bumi Benuanta untuk periode mendatang.
Syamsuddin Arfah menilai bahwa Musrenbang Tematik bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat administratif. Baginya, forum ini merupakan ruang dialektika untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam program kerja pemerintah yang lebih terarah dan efektif.
“Musrenbang tematik ini menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Tujuannya agar program pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran,” ujar Syamsuddin di sela-sela kegiatan.
Ia menambahkan, kolaborasi yang kuat sejak tahap perencanaan akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Sinergi ini diperlukan agar program yang dijalankan nantinya tidak tumpang tindih dan memiliki dampak ekonomi serta sosial yang signifikan.
Politisi ini juga memberikan catatan agar poin-poin yang telah dirumuskan dalam diskusi tersebut tidak hanya berhenti di atas meja kerja, tetapi segera ditransformasikan menjadi program pembangunan yang konkret.
Menurutnya, tantangan pembangunan di Kaltara saat ini memerlukan pendekatan yang solutif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Semoga hasil dari forum ini dapat menjadi langkah nyata menuju pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan. Kita ingin hasil akhirnya memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kaltara,” pungkasnya.
Dengan terlaksananya Musrenbang Tematik ini, Pemerintah Provinsi Kaltara diharapkan memiliki pijakan yang kuat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih inklusif dan mampu mendorong kemajuan daerah di berbagai sektor.
Sumber korankaltim.com
