Sebut Kondisi Keuangan Daerah Sedang ‘Sakit’, Supa’ad Hadianto Sesalkan Anggaran Beasiswa Kaltara Dipangkas Rp15 Miliar
Kalimantan Raya, Advetorial – Tekanan fiskal yang melanda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memakan korban di sektor pelayanan dasar. Anggota DPRD Kaltara dari Partai NasDem, Supa’ad Hadianto, mengungkapkan kegelisahannya atas pemangkasan drastis pada pos belanja pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi sandaran masyarakat kurang mampu.
Supa’ad menyebut bahwa DPRD kini tengah bekerja ekstra keras mempertajam pembahasan anggaran guna memastikan kebijakan efisiensi pemerintah daerah tidak sampai melumpuhkan hak dasar warga.
Keterbatasan keuangan daerah paling nyata terlihat pada alokasi beasiswa. Program yang selama ini menjadi napas bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu di Bumi Benuanta tersebut harus rela dipangkas besar-besaran.
“Pemangkasan ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah memang sedang tidak dalam kondisi baik. Anggaran beasiswa yang tadinya Rp20 miliar, kini hanya tersisa Rp5 miliar. Ada pengurangan Rp15 miliar,” ujar Supa’ad Hadianto saat memberikan keterangan di Tanjung Selor, baru-baru ini.
Menurutnya, angka pemangkasan yang mencapai 75 persen tersebut akan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan keberlanjutan pendidikannya pada bantuan daerah.
Selain pendidikan, jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS juga menjadi titik kritis dalam pembahasan anggaran. Supa’ad menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak boleh terganggu meski daerah sedang berhemat, karena menyangkut keselamatan nyawa manusia.
“Pembahasan ini kami lakukan secara hati-hati, terutama untuk program yang menyangkut pelayanan dasar seperti kesehatan. Kami tidak ingin layanan kesehatan masyarakat jadi terganggu,” tegasnya.
Legislator NasDem ini mengakui bahwa ruang gerak DPRD dan Pemerintah Provinsi saat ini sangat terbatas. Kondisi kas daerah yang tidak stabil memaksa semua pihak untuk menentukan pilihan sulit terkait program kerja mana yang harus didahulukan.
Ia pun meminta masyarakat untuk memahami realitas keuangan daerah yang sedang tidak stabil. DPRD berkomitmen untuk tetap mengawal agar kebijakan yang lahir tetap berpihak pada kepentingan publik meski dengan sumber daya yang terbatas.
“Kami belum bisa menjanjikan sesuatu yang berlebihan karena memang kondisi anggarannya sakit sekali. Saat ini, fokus kami adalah mendorong pemerintah menyusun skala prioritas secara tepat agar kebutuhan paling mendesak tetap terakomodasi,” pungkasnya.
Sumber korankaltim.com
