Kalimantan Raya, Kaltara – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (BEM UBT) resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Koordinator Isu Kemaritiman BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Keputusan ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XIX BEM SI yang berlangsung di Universitas Jambi.
Membawa mandat nasional tersebut, BEM UBT menegaskan fokus utamanya untuk membongkar dan mengawal ketat kerawanan kawasan perbatasan Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara) yang kini berhadapan langsung dengan ancaman kejahatan transnasional.
Posisi geografis Kaltara—mulai dari Nunukan, Pulau Sebatik, hingga jalur tikus perairan Tarakan—menjadi salah satu titik paling krusial. Garis pantai yang membentang luas serta maraknya pelabuhan rakyat tidak resmi kerap dimanfaatkan sindikat internasional untuk penyelundupan narkotika, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga pasokan barang ilegal.
Kerawanan jalur laut perbatasan ini terbukti nyata. Pada Mei 2025 lalu, aparat gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan sekitar 2 ton sabu di perairan Kepulauan Riau, yang mencatatkan rekor pengungkapan terbesar dalam sejarah Indonesia. Di Kaltara sendiri, Nunukan sejak lama menjadi jalur perlintasan utama pekerja migran nonprosedural menuju Malaysia yang rentan dijerat praktik TPPO dan eksploitasi tenaga kerja.
Selain isu kejahatan, BEM UBT menyoroti maraknya penyelundupan barang konsumsi dan komoditas tanpa prosedur kepabeanan yang tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga memicu distorsi ekonomi bagi pedagang lokal.
Wakil Presiden Mahasiswa UBT, Anhari Firdaus, menegaskan bahwa narasi kemaritiman nasional tidak boleh sekadar berputar pada proyek pelabuhan, investasi, atau eksploitasi sumber daya laut semata.
“Kemaritiman Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari potensi ekonominya. Di wilayah perbatasan, masyarakat setiap hari berhadapan dengan ancaman penyelundupan narkotika, perdagangan orang, hingga peredaran barang ilegal. Karena itu, BEM UBT akan mengawal agar isu keamanan laut, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan penguatan pengawasan perbatasan menjadi agenda bersama gerakan mahasiswa Indonesia,” tegas Anhari.
Di bawah komando BEM UBT, BEM SI berkomitmen memperkuat riset akademik, advokasi kebijakan, serta kontrol sosial. Mahasiswa mendesak pemerintah agar keberhasilan pengelolaan laut Indonesia tidak hanya diukur dari luas wilayahnya, melainkan dari ketegasan negara membebaskan setiap jengkal perairan perbatasan dari kejahatan lintas negara.
