Anak Swasta Bukan Anak Tiri, Menagih Keadilan Beasiswa Kaltara
Kalimantan Raya, Opini – Perubahan skema Beasiswa Kaltara 2026 yang disertai pemangkasan anggaran menjadi Rp5 miliar merupakan kebijakan yang patut menjadi perhatian bersama. Sebagai Presiden Mahasiswa Politeknik Bisnis Kalimantan kaltara, saya memandang bahwa kebijakan ini berpotensi mempersempit akses pendidikan bagi putra-putri daerah yang memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Kami juga menyoroti adanya beberapa perguruan tinggi yang tidak lagi masuk sebagai penerima program Beasiswa Kaltara Unggul. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai asas pemerataan dan keadilan dalam akses beasiswa. Perlu dipahami bahwa tidak semua mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta berasal dari keluarga mampu. Banyak di antaranya memilih atau terpaksa berkuliah di perguruan tinggi swasta karena tidak memperoleh kesempatan di perguruan tinggi negeri, sementara kondisi ekonomi mereka tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah.
Jika akses beasiswa semakin dipersempit, sementara sejumlah kampus tidak lagi menjadi bagian dari program tersebut, maka mahasiswa dari keluarga kurang mampu akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Kami memahami bahwa pemerintah memiliki pertimbangan dalam melakukan efisiensi anggaran. Namun, efisiensi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan Kalimantan Utara, bukan sekedar pos anggaran yang dapat terus dikurangi.
Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan penjelasan yang terbuka mengenai dasar perubahan skema ini, mengevaluasi kembali kampus-kampus yang tidak lagi menjadi penerima Beasiswa Kaltara Unggul, serta membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan seluruh perguruan tinggi agar kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Sebab ketika anggaran pendidikan dipangkas, jalur beasiswa dipersempit, dan beberapa kampus kehilangan akses terhadap program beasiswa, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam APBD, melainkan masa depan generasi Kalimantan Utara.
Penulis,
Reno Suratman
Presiden Mahasiswa Poltekbiskal
