ALIF PUTRA PRATAMA Presiden BEM Universitas Borneo Tarakan
Empat pasangan calon walikota dan wakil walikota kota Tarakan telah selesai menjalani salah satu rangkaian acara pesta demokrasi yakni debat kandidat publik yang diselenggarakan oleh KPU kota Tarakan, sesuai dengan temanya yaitu “reformasi birokrasi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat” keempat calon menyampaikan visi dan misi serta rangkaian program kerja ungulan dengan mensinkronkanya tema yang telah ditentukan. Namun disayangkan selama berlangsungnya debat publik tersebut semua calon dianggap belum memiliki pola dan langkah strategis,efisien, dan kongkrit melainkan jawaban yang diberikan terkesan masih terlalu umum dan mengambang untuk diterima.
Keempat calon dalam memberikan asumsi khususnya yang disesuaikan dengan tema yakni reformasi birokrasi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat bahkan kami anggap kurang sesuai dan tidak sinkron dengan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015 – 2019 yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi yang didalamnya terdapat langkah – langkah mencapai tujuan reformasi birokrasi yang juga didalamnya memaparkan pola pencapaian reformasi birokrasi dimana itu dimulai dari organisasi dan sektor terkecil dan terbawah pemerintahan. Namun para calon dianggap memberikan pola yang langsung menyentuh birokrasi puncak pemerintahan daerah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali dikarenakan walikota dan wakil walikota yang terpilih nanti haruslah menjalankan sebuah sistem yang sinkron dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disamping itu para calon juga membahas permasalahan ekonomi, teknologi, pemanfaatan pendapatan daerah, kesehatan, dan pendidikan namun lagi – lagi untuk mencapai tujuan itu para calon mengenyampingkan pembahasan sumber daya manusia ( SDM ) yang harusnya menjadi pembahsan substansial dalam penyelesaian semua tujuan aspek tersebut khususnya oleh kaum pemuda yang sama sekali tidak tersentuh dalam pembahasan tersebut padahal pengembangan kualitas pemuda di kota Tarakan sangat penting untuk disinggung dikarenakan mereka yang akan menghadapi zaman milenial dan era keterbukaan pasar kedepannya. Memang sempat disinggung terkait permasalahan sumber daya manusia dalam debat publik tersebut akan tetapi para calon hanya sedikit sekali menyinggung hal tersebut dan tidak mempertajam asumsinya terkait pola dan langkah strategisnya.
Namun kita sadari bersama bahwa keterbatasan waktu dalam penyampaian visi, misi dan asumsi para calon turut mempengaruhi substansi pembahasan para calon dan substansi permasalahan real masyarakat, hal ini yang seharusnya lebih dipertimbangkan oleh semua calon agar sebelum naik ke gelanggang debat bisa memperisapkan asumsi – asumsi yang lebih substansional, prioritas, dan strategis dengan keterbatasan waktu yang ada, agar output dari debat kandidat publik ini bisa lebih menjadi jawaban kongkrit bagi masyarakat dalam memilih nanti.
Selain itu juga kami menyampaikan kekecewaan kami terhadap penyelenggara yakni KPU Kota Tarakan yang dalam peneyelenggaraan debat kandidat publik ini tidak menghadirkan satupun dari elemen mahasiswa yang seharusnya tampil sebagai golongan netral dan dianggap lebih bisa menguatkan aspirasi masyarakat dengan fungsi social controlnya ketimbang memberikan pertanyaan melalui audio visual yang penanyanya tidak ada didalam arena debat publik tersebut. Hal ini jelas sungguh sangat disayangkan dikarenakan pemuda khususnya mahasiswa seperti tidak dipercaya lagi sebagai gardha utama dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi dan pemerintahan.
Harapan kedepan kami adalah dengan masih adanya waktu bagi para calon untuk melakukan kampanye, para calon bisa memberikan uraian visi misi dan program kerja secara lebih terperinci dan lebih jelas, baik melalui media cetak maupun elektronik hal ini diharapkan agar seluruh msyarakat Kota Tarakan dapat menentukan pilihannya dengan hati yang lebih yakin. Dan juga untuk pihak penyelenggara yakni KPU Kota Tarakan Kami berharap agar pelaksanaan pesta demokrasi khususnya dalam agenda debat kandidat publik bisa lebih mempertimbangkan seluruh elemen pemuda khususnya mahasiswa untuk bersama mengawal dan memberikan kepercayaan untuk menyambung lidah rakyat dalam penyampaian aspirasi terhadap para calon pemimpin.
