TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengajak seluruh masyarakat, termasuk jajaran TNI dan Polri untuk saling bersinergi dalam mengatasi, maupun mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi di daerah. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) NO.360/1219/SJ kepada seluruh Gubernur se-Indonesia, untuk melaksanakan sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo dalam melakukan Penguatan Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana di daerah.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Mohammad Fandi mengatakan, kiranya ada 6 poin arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Surabaya belum lama ini. Salah satunya, melakukan edukasi kebencanaan, serta melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemprov melalui BPBD Kaltara bergerak cepat, dengan melakukan edukasi lewas kegiatan Road Show ke SDIT CENDEKIA TAKA Field Trip dengan tema ‘Cara Menanggulangi Bencana’.
Dalam kesempatan tersebut, tim dari BPBD melakukan sosialisasi terkait mitigasi bencana, mengedukasi dini agar mengurangi dampak bencana. “Diharapkan ke depan dapat meningkat, kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan ancaman bencana alam, seperti gempa dan banjir. Sehingga menimbulkan kemandirian dalam menghadapi bencana alam demi terciptanya sekolah yang aman terhadap bencana,” ungkap Fandi.
Pada 2018, disebutkannya, guna mendeteksi dini dan respons cepat penanggulangan bencana, BPBD Provinsi telah menghadirkan Desa Tangguh Bencana (Destana). Sebanyak 5 Destana sudah terbentuk di Kaltara. Dua desa berada di Kabupaten Malinau, dan 3 desa lainnya ada di Bulungan.
Pembentukan desa tangguh bencana sendiri melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan yang ada didesa. Baik dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda setempat.
“Pembentukan Destan ini, bertujuan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat,” jelasnya.
Hadirnya Destana di Kaltara, lanjut Fandi, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membentuk masyarakat yang tangguh dalam menanggulangi terjadinya bencana. Sehingga syarat sumberdaya manusia yang dibutuhkan harus memiliki kemampuan fisik. “Telah kita berikan edukasi melalui sosialisasi dan simulasi. Sehingga masyarakat bisa meminimalkan ancaman dan risiko bencana,” ulas Fandi.
Tahun ini, imbuhnya, program Destana yang merupakan Program pusat kembali dilanjutkan. BPBD menargetkan, tahun ini akan dibentuk lebih dari 5 Destana. “Tentu dengan melihat skala prioritasnya, desa-desa yang menjadi potensi rawan bencana, akan kita utamakan. Misalkan, daerah Sembakung, dan Lumbis yang sering terjadi banjir,” jelasnya.
Sebagai informasi, sesuai dengan arahan Presiden, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, Gubernur akan menjadi Komandan Satuan Tugas darurat pada saat kejadian bencana. Pangdam dan Kapolda menjadi Wakil Komandan Satuan Tugas untuk membantu Gubernur. Selanjutnya, Bupati/Walikota otomatis menjadi Sub Satuan Tugas Wilayah kabupaten/kota. (humas)
