NUNUKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Malaysia menggelar kunjungan lapangan (kunlap) ke titik lokasi rencana pembukaan Pos Lintas Batas Negara Indonesia-Malaysia pada Sabtu (2/3) lalu. Titik lokasi yang dikunjungi adalah Seimanggaris Indonesia dan Serudung Malaysia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara, Datu Iqra Ramadhan mengungkapkan, titik lokasi rencana pembangunan PLBN itu terletak pada koordinat A708 dan A485 yang terletak di area lokasi Pos Gabungan (Posgab) RI dengan Malaysia. “
“Kedua titik itu nantinya akan dibicarakan pada tingkat Sosek Malindo lagi. Titik mana yang disepakati, karena batas negara menyangkut dengan kedaulatan negara ketahanan keamanan sosial ekonomi termasuk kelestarian lingkungan,” kata Datu Iqra.
Tentunya, kedua titik lokasi rencana pembangunan PLBN itu akan dievaluasi kembali dengan terus melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). “Dari hasil evaluasi pemerintah pusat itu nanti akan diketahui titik mana yang cocok untuk Indonesia, begitu juga dengan pihak Malaysia, kalau sudah sepakat, titik itu akan dianggarkan pada tahun 2020 untuk pembangunannya,” bebernya.
Turut hadir dalam kunjungan itu, Bupati Nunukan, Kepala Desa Sekaduyan Taka, Kasdim 0911 Nunukan, Perwakilan Polres Nunukan, Perwakilan Lanal Nunukan, Wadan Satgas Yonif 613/Rja, Imigrasi Nunukan, Bea Cukai Nunukan, Karantina Nunukan, Kejaksaan Nunukan, BNPP, KJRI Kota Kinabalu, KRI Tawau, Delegasi Sosek Malindo dan Delegasi Majlis Keselamatan Negara, Negri Sabah beserta Rombongan, Tentara Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia.
Seperti diketahui, Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Utamanya di Serudong, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia. Anggaran itu dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020 mendatang.
“Pemerintah Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan itu di dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia Ke-12). Namun, sebelumnya akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang mewakili Pemerintah Indonesia juga Pemprov Kaltara pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 Februari 2019.
Pemerintah Malaysia, kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. “Tentu saja, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara,” jelas Gubernur.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan masing-masing. “Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara,” urai Irianto. (humas)
