Daftar Antre Tembus 131 Ribu Orang, DPRD Kaltara Warning Pemerintah Soal Pangkas Anggaran Kesehatan
Kalimantan Raya, Advetorial – Kabar mengenai potensi pengurangan anggaran jaminan kesehatan di Kalimantan Utara (Kaltara) memicu kekhawatiran serius di tingkat legislatif. Komisi IV DPRD Kaltara berencana segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengklarifikasi isu pemotongan dana yang dinilai bisa berdampak fatal bagi warga kurang mampu.
Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses pengobatan akibat kebijakan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Dino Andrian, mengungkapkan bahwa saat ini beban jaminan kesehatan di Kaltara berada pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 131.000 jiwa masyarakat yang saat ini masih masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan pembiayaan kesehatan melalui APBD.
Dino menegaskan, pengurangan anggaran di saat daftar antrean masih membludak adalah langkah yang berisiko tinggi.
“Kami akan segera berkomunikasi dengan tim TAPD untuk mengonfirmasi informasi ini. Jika benar akan ada pengurangan, dampaknya tentu sangat tragis bagi masyarakat kita,” ujar Dino Andrian.
Kekhawatiran legislatif semakin diperkuat oleh paparan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan. Berdasarkan proyeksi anggaran saat ini yang berada di angka Rp19 miliar, dana tersebut diperkirakan hanya mampu membiayai pengobatan sekitar 33.000 peserta selama satu tahun.
Jumlah ini dinilai sangat timpang jika dibandingkan dengan total kebutuhan di lapangan. Angka tersebut bahkan belum memperhitungkan potensi penambahan peserta baru, seperti bayi yang lahir dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dino menyadari bahwa pemerintah daerah memang tengah menghadapi tekanan ruang fiskal yang cukup berat, baik dari level pusat maupun daerah. Namun, ia menekankan bahwa sektor kesehatan dasar tidak boleh dikorbankan.
DPRD Kaltara berkomitmen untuk duduk bersama pemerintah provinsi guna mencari solusi kreatif agar pelayanan kesehatan tidak terhenti di tengah jalan. Dino memastikan pihaknya akan terus mengawal agar alokasi anggaran kesehatan tetap proporsional dan tepat sasaran.
“Kondisi fiskal memang sedang terbatas, namun kami akan terus mencari jalan keluar terbaik. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kalimantan Utara harus dipastikan tetap berjalan dan tidak terhenti,” pungkasnya.
Sumber korankaltim.com
