Dino Adrian Minta Infrastruktur Perbatasan dan Pelayanan Dasar Jadi Prioritas
Kaltara Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026, awal pekan ini.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Nasir dan Muddain.
Mulai dari pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengawasan pembangunan fisik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
“Rekomendasi DPRD mencakup berbagai sektor prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, peningkatan layanan dasar masyarakat, hingga penguatan pengawasan pembangunan,” ujarnya.
“Kami ingin rekomendasi ini benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
DPRD juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan seperti Apo Kayan, Bahau Hulu, dan Long Pujungan. Menurut DPRD, pembangunan akses jalan di daerah tersebut memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar konektivitas antarwilayah dapat lebih optimal.
Selain infrastruktur, DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, pemerataan sarana pendidikan, penguatan sektor pertanian, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltara, unsur Forkopimda, OPD lingkup Pemprov Kaltara, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. (adv)
Editor: Erwin
