Gubernur Buka Pelatihan dan Sertifikasi PBJB
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie membuka kegiatan pelatihan dan sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJB) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Crown Tanjung Selor ini, tak hanya dihadiri para pegawai di lingkup Pemprov Kaltara. Namun juga ada beberapa peserta dari pemerintah kabupaten/kota di Kaltara.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan, pentingnya kegiatan pelatihan dan sertifikasi PBJB ini. Mengingat pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam kegiatan pembangunan. ”Untuk itu, saya minta para peserta bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Pahami dan implementasikan aturan-aturan dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Irianto.
Dikatakannya, pelatihan dan sertifikasi PBJB bertujuan agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah daerah, bisa mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa secara benar, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Selain itu, melalui pelatihan ini, kita menginginkan akan lahirnya SDM yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa adalah SDM yang professional, berintegritas dan memiliki akuntabilitas. Sehingga dalam implementasinya lebih baik,” ujar Irianto.
Gubernur berpesan, kepada para peserta memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Di samping bisa menjadi pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas secara profesional.
Lebih jauh disampaikan, dalam kegiatan pembangunan hal utamanya adalah dalam perencanaan. Jika salah dalam perencanaan, hasilnya akan tidak baik. Selain perencanaan, juga penganggaran. Kemudian tahapan pengadaan barang dan jasa. “Nah di sinilah peran dari SDM pengadaan barang dan jasa,” kata Irianto. Selanjutnya, monitoring dan pengawasan, untuk memastikan hasil kegiatan sesuai dengan perencanaannya.
Untuk pengadaan barang dan jasa di Kaltara sendiri, sejauh ini sudah bagus. Bahkan baru saja mendapatkan penghargaan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). “Saya minta ini dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi,” imbuhnya. (humas)