TARAKAN – Warga Kalimantan Utara kembali merasakan dampak positif dari penurunan harga sejumlah kebutuhan pokok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), gabungan tiga kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di provinsi ini mengalami deflasi sebesar -0,17% pada Februari 2025.
Meski tidak sedalam bulan sebelumnya yang mencapai -1,35%, tren penurunan harga ini tetap menjadi kabar baik bagi masyarakat.
Secara tahunan, inflasi di Kalimantan Utara tercatat sebesar -0,49%, lebih rendah dibandingkan angka nasional yang mengalami deflasi sebesar -0,09%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga di beberapa sektor utama.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara Kaltara), Hasiando G. Manik menyampaikan bahwa salah satu penyumbang utama deflasi bulan ini adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, dengan tarif listrik sebagai faktor dominan yang berkontribusi sebesar -0,39%. Selain itu, harga komoditas pangan seperti tomat (-0,13%), cabai rawit (-0,07%), bawang merah (-0,05%), dan telur ayam ras (-0,02%) juga mengalami penurunan.
“Turunnya tarif listrik ini tidak lepas dari kebijakan diskon 50% yang diberikan pemerintah kepada pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 VA, berlaku selama Januari dan Februari 2025. Sementara itu, melimpahnya pasokan akibat musim panen di daerah sentra produksi serta pasokan tambahan dari Sulawesi membuat harga tomat dan cabai rawit lebih terkendali,” terang Hasiando.
Meski inflasi di Kalimantan Utara masih dalam kondisi stabil, tantangan tetap ada. Beberapa faktor eksternal seperti kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang mempengaruhi pasokan komoditas global, serta faktor internal seperti gangguan pasokan aneka cabai dan bawang merah serta kenaikan tarif angkutan udara, berpotensi menekan harga di masa depan. Namun, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Utara terus berupaya menjaga stabilitas harga dengan berbagai strategi.
Selama ini KPwBI Kaltara turut berperan dalam memperlancar distribusi pangan. Bersama Pemerintah Daerah, berupaya mengirimkan barang-barang dari pasar murah ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Upaya ini memastikan masyarakat di pelosok tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” lanjut Hasiando.
Dengan berbagai strategi ini, TPID Kalimantan Utara optimis dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan inflasi tetap dalam kendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
