Kalimantan Raya, Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka mengakui bahwa kebijakan impor gula pada 2015–2016 yang menjadi dasar pemidanaan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, merupakan kebijakan yang berasal darinya. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan teknis sepenuhnya merupakan tanggung jawab kementerian yang bersangkutan.
“Semua kebijakan negara datang dari presiden. Tapi urusan teknisnya adalah wewenang kementerian,” ujar Jokowi dalam keterangannya kepada media pada Kamis, (31/7).
Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah tim kuasa hukum Tom Lembong mengungkap bahwa langkah impor gula dan operasi pasar yang dijalankan saat itu dilakukan berdasarkan perintah langsung dari Presiden.
Kuasa hukum Tom, Zaid Mushafi, menilai vonis terhadap kliennya tidak mempertimbangkan konteks utuh kebijakan tersebut. Ia menyebut bahwa keputusan pengadilan yang menyatakan kebijakan itu condong pada sistem ekonomi kapitalis adalah keliru.
Menurut Zaid, keputusan impor justru dimaksudkan untuk menstabilkan harga gula dan menekan inflasi pangan. Namun demikian, Tom Lembong tetap dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tipikor atas pelanggaran Undang-Undang Perdagangan, termasuk dalam hal penunjukan koperasi TNI-Polri dalam distribusi operasi pasar.
