August 13, 2025
Hukum Kaltara

Brigjen Djati Wiyoto Resmi Jabat Kapolda Kaltara, Gantikan Irjen Hary Sudwijanto yang Pensiun

  • Agustus 5, 2025
  • 2 min read
Brigjen Djati Wiyoto Resmi Jabat Kapolda Kaltara, Gantikan Irjen Hary Sudwijanto yang Pensiun

Kalimantan Raya, Kaltara – Kepolisian Republik Indonesia resmi menunjuk Brigadir Jenderal Djati Wiyoto Abadhy sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara. Penunjukan ini menggantikan Irjen Pol Hary Sudwijanto yang memasuki masa pensiun.

Mutasi jabatan tersebut tertuang dalam dua surat telegram Kapolri, masing-masing bernomor Kep/1186/VIII/2025 dan ST/1764/VIII/KEP./2025, yang diterbitkan pada Selasa, 5 Agustus 2025.

“Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., yang sebelumnya menjabat Wakapolda Metro Jaya, kini diangkat sebagai Kapolda Kaltara,” jelas Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8).

Adapun posisi Wakapolda Metro Jaya yang ditinggalkan Brigjen Djati, kini ditempati oleh Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Politik di Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar-besaran yang dilakukan Polri di awal Agustus 2025. Total terdapat 61 personel perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) yang mengalami pergeseran jabatan, terdiri atas 34 personel yang mendapatkan promosi atau rotasi posisi setara (flat), 4 personel ditugaskan secara khusus (Gassus), dan 23 lainnya dimutasi karena memasuki masa purna tugas.

“Mutasi ini adalah bagian dari dinamika organisasi untuk penyegaran serta peningkatan kinerja institusi,” tambah Sandi.

Namun, di tengah penunjukan pejabat baru ini, masyarakat Kalimantan Utara menaruh harapan yang disertai kewaspadaan. Sebagai wilayah perbatasan yang kerap menjadi jalur rawan kejahatan lintas negara, Kaltara menuntut kepemimpinan yang tak hanya seremonial, tetapi mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.

Brigjen Djati Wiyoto dihadapkan pada tugas berat, yakni menertibkan peredaran narkotika, memberantas penyelundupan, hingga membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum yang kerap diguncang isu integritas. Publik menanti bukan sekadar gebrakan, tapi perubahan yang terasa hingga ke akar persoalan.