Kawal Perpindahan IKN, Himajep UBT Jadi Tuan Rumah KONGRES IMEPI ke XI di Tarakan
Tarakan- Kraya.id. Tanggal 21 Oktober 2001 resmi berdirinya organisasi Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia (IMEPI). Yang tidak bisa dilepaskan dari huru hara pasca reformasi tahun 1998. Dimana saat itu, Bumi Pertiwi sedang berada di masa transisi keluar dari problem bangsa, yakni masalah hukum, ekonomi dan politik.
Berangkat dari hal itu, perlu disiasati agar tercapainya stabilitas ekonomi. Sehingga dibentuklah wadah komunikasi bagi seluruh mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan (EP) di Indonesia agar memiliki sumbangsih pemikiran dalam bidang ekonomi.
Dalam dari pada itu, untuk mewujudkan amanat UUD Republik Indonesia tahun 1945 juga, salah satu poin penting menyebutkan “memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Secara tidak langsung, IMEPI sebagai salah satu organisasi Nasional, memiliki tekad untuk berkontribusi dalam mewujudkan hal tersebut.
Hal itu tentunya perlu dibarengi dengan langkah-langkah nyata dan strategi yang matang.
Mengingat pada tahun 2018, KONGRES IMEPI ke X yang dilaksanakan di Universitas Patimura Ambon membahas isu Nasional bertema “Membangun Ekonomi Desa Untuk Indonesia”.
Beberapa delegasi Mahasiswa yang ada di Indonesia, salah satunya yakni Mahasiswa Prodi EP Fakultas Ekonomi UBT juga turut hadir dalam kegiatan, yang selanjutnya dipercayakan menjadi tuan rumah KONGRES di periode selanjutnya.
Seperti gagasan awal berdirinya, KONGRES IMEPI ke XI yang nantinya akan diselenggarakan di Kota Tarakan. Pembahasan isu-isu strategis nasional dilakukan mengingat fokus utama pemerintah saat ini adalah mencapai 5 (lima) arahan utama Presiden.
Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi.
Dari 5 titik fokus pemerintah, KONGRES IMEPI ke-XI dirasa pas untuk mengangkat tema “Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)”.
Isu ini mulai redup saat pandemi Covid-19 melanda wilayah Indonesia. Bahkan isu terbaru yang beredar, gagasan Presiden RI Jokowi lewat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanl (KementerianPPN) tersebut, desas-desusnya Ibu Kota Negara Baru ‘Dijual’ ke asing lewat SWF.
Hal ini kemudian menjadi pertanyaan apakah perpindahan IKN menjadi peluang bagi wilayah regional Kalimantan dan luar Pulau Jawa, atau bahkan sebaliknya sebagai ancaman?
Semoga dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan (Himajep) Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan ini, menemukan titik terang atas apa yang disebutkan sebelumnya.
Khususnya, bagi posisi Kalimantan Utara (Kaltara) yang juga nantinya diharapkan terkena dampak dari megaproyek Nasional 2024 tersebut. (*/adv).
Penulis: Moh. Sahril
Editor : Van
