Laura Lantik DPC Kapten Indonesia

Bupati : Menjadi TKI adalah pilihan yang harus dihormati

NNUNKAN –  Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indonesia Kabupaten Nunukan Masa Khidmat 2020 – 2025 di 93 Food Court & Cafe, Jumat (04/09/2020).

Dengan tema “Merangkai Asa Mengurai Takdir Menuju Kemenangan Bersama Menyiapkan Generasi Siap Kerja Menyambut Dunia Baru ” Kegiatan ini dilaksanakan dengan protap protokol kesehatan Covid-19.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hifid, SE, MM, di awal sambutannya mengajak segenap pengurus KAPTEN yang dilantik untuk mengingat kembali tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2002 yang lalu, dimana waktu itu tidak kurang dari 200 ribu TKI Ilegal di Malaysia dipulangkan secara paksa oleh pemerintah kerajaan Malaysia melalui Pelabuhan Nunukan.

Dijelaskan para TKI tersebut dipulangkan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sebagian besar tidak memiliki uang sama sekali tanpa dilengkapi dokumen kewarganegaraan, pulang dalam kondisi sakit, bahkan tidak sedikit yang mengalami gangguan jiwa, dan yang lebih menyedihkan para TKI ini tidak tahu lagi harus tinggal di mana Sesampainya di tanah air karena penampungan yang dimiliki oleh para TKI di Kabupaten Nunukan waktu itu sangat terbatas, sama sekali tidak siap menampung puluhan ribu TKI yang datang secara bersamaan.

Digambarkan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang waktu itu baru seumur jagung, dianggap juga tidak sigap menangani para TKI.

“Pemerintah Kabupaten Nunukan waktu itu tidak ingin berpolemik, namun lebih memilih bekerja sekuat tenaga untuk menangani para TKI di penampungan- penampungan, dari kejadian itu, akhirnya membuka mata kita semua, bawah ternyata terdapat begitu banyak celah dan kelemahan kita dalam mengelola nasib para pahlawan devisa selama ini. Kelemahan itu merata terjadi di semua stakeholder, mulai dari pemerintah, para PJTKI, maupun di kalangan para TKI itu sendiri”, ujar Laura.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai sebuah bangsa besar kita pun akhirnya belajar dari kesalahan itu, dengan melakukan perbaikan di semua bidang, tujuannya hanya satu membuat nasib para TKI di negara orang memiliki status hukum yang jelas amat terlindung, dan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

” Seandainya ada pilihan bekerja yang lebih baik di negeri sendiri, saya yakin tidak akan ada yang mau menjadi TKI, Namun karena kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat, maka menjadi TKI adalah pilihan yang harus kita hormati bersama”, tambah Laura.

Bahkan menurut Laura para TKI ini seharusnya mendapatkan penghargaan yang tinggi, karena setiap tahun devisa negara yang dihasilkan dari TKI di seluruh negara mencapai angka 150 triliun

” Sungguh angka yang tidak sedikit karena begitu besarnya sumbangsih para TKI kepada bangsa ini, maka sudah semestinya kita memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Mulai dari memberi pelatihan, mempermudah pengurusan dokumen- dokumen yang dibutuhkan, dan memberikan perlindungan selama mereka berada di luar negeri. Kita tidak ingin lagi mengirim TKI yang tidak terdidik dan terlatih, kita tidak mau lagi ada TKI yang menempuh cara-cara ilegal untuk masuk ke luar negeri, termasuk kita tidak ingin mendengar kabar TKI yang teraniaya dan menderita di negara lain. Dan komitmen harus menjadi pegangan kita semua, baik pemerintah para PJTKI dan para TKI”, jelasnya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Bupati Laura menyambut baik kehadiran dewan pengurus cabang komunitas penyedia tenaga kerja internasional Indonesia atau KAPTEN di Kabupaten Nunukan.

” Saya berharap KAPTEN turut membantu mewujudkan cita-cita tersebut kita harus selalu ingat bahwa para TKI itu adalah saudara -saudara kita saudara sebangsa dan setanah air. Stigma bahwa Kabupaten Nunukan adalah pintu masuknya TKI ke Malaysia harus mampu kita rubah menjadi tempat keluar masuknya TKI yang resmi yang ramah dan menyenangkan”, tutup Laura.