Tarakan, Kalimantan Utara – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola mangrove berbasis desa. Melalui kegiatan Coaching Clinic yang dilaksanakan di Kota Tarakan bertempat di Hotel Royal Crown tanggal 25 November 2025, para pemangku kepentingan dari berbagai level berkumpul untuk memperkuat kapasitas regulatif dan kelembagaan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) dalam menyusun arah kebijakan dan membangun landasan hukum pengelolaan mangrove secara partisipatif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan ini, Akhmad Ashar Syarif, ST. PPIU Manager M4CR Provinsi Kalimantan Utara menyampaika keberlanjutan mangrove berawal dari desa, karena di tingkat inilah kepedulian dan aksi nyata dapat tumbuh dan terjalin secara berkesinambungan.
Melalui kegiatan ini diharapkan muncul masukan konstruktif dari setiap perwakilan desa serta terwujudnya Peraturan Desa (Perdes) yang dapat menjadi landasan hukum bersama, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan mangrove dapat berjalan sesuai aturan, terarah, dan berkelanjutan.
Kehadiran beragam unsur peserta Kementerian Kehutanan diwakili oleh PPK VI, Fungsional PBJ Kantor Pusat Ditjen PDASRH, PIU M4CR, PPIU M4CR Kalimantan Utara, Kepala Desa, dan Ketua BPD dari 11 Desa Mandiri Peduli Mangrove, menjadi gambaran nyata bahwa upaya penguatan pengelolaan mangrove tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat hingga desa sebagai garda terdepan pengelolaan wilayah pesisir. Melalui pendekatan diskusi partisipatif, para peserta diajak mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, serta peluang pengembangan kebijakan mangrove di masing-masing desa.
Kegiatan ini menghasilkan Berita Acara Rumusan Rekomendasi Coaching Clinic Penguatan Desa Mandiri Peduli Mangrove yang memuat kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan pengelolaan mangrove berbasis desa, rumusan rekomendasi penyusunan peraturan desa terkait pelestarian dan pemanfaatan mangrove dan komitmen desa serta lembaga pendukung dan pihak terkait dalam menindaklanjuti penyusunan regulasi hingga tahap pengesahan.
Kolaborasi Kementerian Kehutanan melalui M4CR dan desa-desa Mandiri Peduli Mangrove menjadi langkah signifikan menuju tata kelola mangrove yang adaptif, partisipatif, dan terstruktur. Sinergi ini tidak hanya memperkuat ketahanan lingkungan pesisir, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta mempererat hubungan sosial di tingkat desa, sehingga Kalimantan Utara semakin siap menghadapi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir secara menyeluruh.
