JAKARTA – Pemerintah akan mengubah 20,6 juta hektare kawasan hutan menjadi lahan pertanian demi mempercepat swasembada pangan pada 2027.
Dalam 100 hari kerja di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan telah mengidentifikasi kawasan hutan Indonesia seluas 20,6 juta yang berpotensi menjadi cadangan pangan hingga energi.
Raja Juli mengklaim kawasan hampir seluas dua kali Pulau Jawa itu tidak didapat dari pembukaan lahan besar-besaran atau lewat pembabatan hutan.
“Saya tegaskan kembali, di areal 20,6 juta hektare ini tidak dengan membuka hutan atau deforestasi melainkan diharapkan justru menyempurnakan pola food estate yang pada saat ini sedang digulirkan oleh pemerintah,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 24 Januari 2025.
Menurut dokumen Kementerian Kehutanan, total luas hutan Indonesia saat ini sebesar 120,33 juta hektare.
Menteri Kehutanan mematok 20,6 juta hektare untuk cadangan pangan dan energi dengan menggabungkan 15,53 juta hektare kawasan hutan belum berizin serta 5,07 juta hektare hutan berizin.
Raja Juli mengklaim bisa menyulap 20,6 juta hektare hutan terbuka bekas penebangan dan kebakaran menjadi lahan produksi untuk komoditas padi gogo dan jagung.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun menarget setiap 1 juta hektare hutan bisa menghasilkan 3,5 juta ton padi dan 1,5 juta ton jagung per tahun.
Raja Juli mengatakan proyeksi produksi padi itu bisa menutup kebutuhan impor beras Indonesia sesuai realisasi tahun 2023.
Lulusan UIN Jakarta itu menilai targetnya bisa tercapai dengan menerapkan pola penanaman tumpang sari di kawasan hutan terpilih.
“Jadi tugas kami mendukung, memaksimalkan lahan yang ada untuk menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi inti pekerjaannya Kementerian Pertanian,” ucap Raja Juli mengungkap alasan pengadaan 20,6 juta hektare hutan.
Sejumlah pegiat lingkungan mengecam rencana pemerintah yang dinilai serampangan karena tergesa-gesa mewujudkan swasembada pangan.
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan hampir tidak mungkin pemerintah bisa menyiapkan 20,6 juta hektare lahan tanpa menggunduli hutan yang masih utuh.
Dia mencontohkan proyek food estate seluas 2,29 juta hektare di Merauke, Papua Selatan, sebagai bukti bantahan untuk klaim Menteri Kehutanan soal anti-deforestasi.
“Deforestasi itu risiko terbesarnya dan itu akan diikuti oleh pelepasan emisi karbon dalam jumlah yang masif,” ujar Leonard saat dihubungi pada Senin, 27 Januari 2025.
Temuan Greenpeace Indonesia, sedikitnya 619 hektare hutan alam di area tepi Selat Mariana, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, telah hancur pada September 2024 karena dibabat untuk food estate.
Selain di Merauke, daerah lain yang menjadi percontohan food estate era Presiden Joko Widodo juga meninggalkan jejak deforestasi.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Refky Saputra mencatat food estate di Kalimantan Tengah menyebabkan rusaknya hutan di Kabupaten Gunung Mas.
“Kurangnya informasi yang beredar di publik tentang di mana lokasi program 20,6 juta hektare akan dilaksanakan tidak bisa menggaransi tidak ada deforestasi dalam program tersebut,” kata Refki ketika dihubungi pada Senin, 27 Januari 2025.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga mendesak transparansi Kementerian Kehutanan dalam memilih titik sebaran proyek 20,6 juta hektare.
WALHI menilai pemilihan kawasan hutan itu perlu dikritisi karena kondisinya tak terungkap untuk publik.
“Kami tidak mau di publik seolah-olah menyatakan 20,6 juta hektare ini diambil dari wilayah tidak berhutan atau bekas tebangan dan kebakaran, tapi kemudian tidak sesuai dengan klaim,” ujar Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional Uli Arta Siagian pada Senin, 27 Januari 2025.
