Kalimantan Raya, Nunukan – Pemerintah pusat dan daerah bersinergi menggelar edukasi keuangan dan pelatihan digital bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kegiatan berlangsung 3–5 Juni 2025 di Kantor Bupati Nunukan dan diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari calon PMI, purna PMI, dan keluarga PMI.
Acara dibuka oleh Wakil Menteri Pelindungan PMI, Christina Aryani, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi PMI dari pra hingga pasca penempatan.
“Fokus kami meningkatkan kualitas pelindungan dan kesejahteraan PMI. Tahun 2024, penempatan PMI mencapai 297 ribu orang, menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Christina juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, penggunaan remitansi resmi, serta kewaspadaan terhadap kejahatan digital. PMI juga didorong memanfaatkan teknologi untuk wirausaha dan promosi daerah.
Kepala Perwakilan BI Kaltara, Hasiando G. Manik, menyebut kegiatan ini bagian dari strategi memperkuat remitansi dan sistem pembayaran digital lintas negara, seperti QRIS Cross Border.
“PMI adalah pahlawan devisa. Dari Kaltara, tercatat 2.840 PMI, mayoritas di Malaysia. Mereka berkontribusi pada remitansi nasional senilai Rp263,8 triliun pada 2024,” jelasnya.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, mengapresiasi sinergi ini sebagai upaya strategis membekali PMI dengan pengetahuan yang bermanfaat.
Sementara itu, Plt. Kadisnakertrans Kaltara, Asnawi, menyebut pelatihan ini penting untuk meningkatkan kapasitas PMI di era digital, apalagi Nunukan menjadi jalur utama mobilitas pekerja migran ke luar negeri.
Materi yang diberikan mencakup edukasi Rupiah, penggunaan QRIS lintas negara, pengenalan kejahatan digital, perencanaan keuangan, pelatihan konten kreator, serta penyuluhan bahaya narkoba oleh BNN.
Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen bersama mendukung kemandirian ekonomi PMI di wilayah perbatasan.
