Pemprov Kaltara Perkuat Pengadaan Barang dan Jasa, Utamakan Produk Dalam Negeri dan UMK
KALTARA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai upaya meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sekaligus memperluas peluang bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK) untuk berpartisipasi dalam belanja pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang digelar di Aula Kantor Gubernur Kaltara.
Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa pengadaan pemerintah tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan instansi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kualitas pengadaan harus terus ditingkatkan melalui sistem yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga setiap belanja pemerintah mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan mekanisme clearing house sebagai wadah koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pengadaan barang dan jasa. Melalui mekanisme tersebut, setiap kendala dapat dibahas bersama para pemangku kepentingan dan tenaga ahli sehingga menghasilkan solusi yang tepat, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meminimalkan potensi permasalahan hukum.
Selain itu, penerapan konsolidasi pengadaan dinilai mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dengan mengintegrasikan kebutuhan pengadaan dari berbagai perangkat daerah. Sinergi kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan proses pengadaan yang lebih berkualitas sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi produk dalam negeri dan pelaku UMK.
Denny mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi penggunaan produk lokal.
