Nasib Nelayan Pukat Hela Terbentur Aturan
TARAKAN – Nasib para nelayan pukat hela masih menunggu keputusan menteri yang memuat aturan larangan nelayan untuk menggunaan pukat hela.
Dikonfirmasi Kepala seksi Sarana dan Prasarana, Stasiun Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait batas waktu penggunaan pukat hela.
“Dua bulan lagi akan ada keputusan dari pusat,”ujar Joko sapaan akrabnya (31/10).
Berdasarkan laporan dari sejumlah nelayan pukat hela, Joko menuturkan nelayan masih mempertanyakan alat uji coba pengganti pukat hela yang hingga saat ini belum dilakukan oleh pemerintah.
Jika menteri Susi tidak memperpanjang waktu penggunaan pukat hela, maka pihaknya akan melakukan penindakan berdasarkan aturan yang saat ini belum dirilis. Tentu dalam penindakan terdapat beberapa opsi sanksi, diantaranya teguran disrerai dengan pembinaan hingga sanksi pidana.
“Kalau PSDKP hanya menjalankan paturan saja,”ungkapnya.
Secara normative, jika nelayan nantinya enggan menyerahkan pukat hela, maka akan diberikan sanksi pidana, beda halnya dengan nelayan yang menyerahkan pukat hela, maka tidak akan dikenakan sanksi pidana.
“Itu lebih ke teknis,”tambahnya.
Diakuinya, di kota ini pukat hela digunakan para nelayan kecil untuk kebutuhan dapur. Hanya saja aturan tetap dijalankan nantinya. (*/Sri)
